Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
SAMARINDA — Rencana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mempertahankan bantuan pendidikan Gratispol pada 2026 kembali ditegaskan Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, di tengah prediksi penurunan dana transfer ke daerah (TKD) yang mencapai Rp7 triliun. Komitmen tersebut menjadi perhatian publik, mengingat pemangkasan anggaran berpotensi memengaruhi sejumlah program strategis daerah.
Dalam forum diskusi publik bertajuk “Tuk Ki Tak Ki Tuk Gratispol Supaya Baik Jalannya” yang digelar Arus Bawah di Creative Hub Temindung, Kamis (20/11/2025), Seno Aji memastikan bahwa bantuan pendidikan tetap menjadi prioritas utama. Ia menegaskan, “Intinya Program Gratispol tidak boleh hilang. Anggaran Gratispol tahun 2026 kami pastikan akan tetap berjalan.”
Pemprov Kaltim menyiapkan skema pembiayaan lebih besar pada 2026, yaitu mencapai Rp1,4 triliun untuk mendukung 130 ribu hingga 140 ribu mahasiswa dari semester 1 sampai 8. Besaran itu meningkat signifikan dibanding alokasi tahun sebelumnya yang hanya sekitar Rp200 miliar untuk 32.853 mahasiswa.
Meski demikian, pemerintah daerah tetap menghadapi tantangan berat. Prediksi penurunan APBD dari Rp21 triliun menjadi sekitar Rp14 triliun membuat pemerintah harus mencari cara untuk mempertahankan kemampuan fiskal. “Saat pembahasan anggaran, kami sudah diskusikan, ada kisaran anggaran Rp1,4 miliar hingga Rp2 triliun yang kita sisihkan,” ujar Seno Aji.
Ia juga menyoroti perlunya pemerataan manfaat beasiswa. Menurutnya, program ini harus menjangkau seluruh pelajar Kaltim, termasuk mereka yang berada pada kelompok ekonomi rentan. “Karena itu kita putuskan, semua anak-anak kita nanti akan mendapat UKT gratis. Dan tidak menyulitkan mahasiswa,” tegasnya lagi.
Seno menambahkan bahwa kesiapan menghadapi era bonus demografi 2030 tidak boleh diabaikan. “Kalau tidak kita siapkan dari sekarang, kita akan ketinggalan kereta,” ungkapnya.
Dalam sisa waktu hingga akhir tahun, Wagub meminta perguruan tinggi mempercepat administrasi agar anggaran terserap optimal. “November hingga Desember kita wajibkan semua selesai. Kami tidak ingin anggaran kembali ke negara,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, anggota DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, memberi apresiasi terhadap konsistensi pemprov dalam memandang pendidikan sebagai investasi. “Alhamdulillah dua pemimpin kita hari ini tidak memandang pendidikan sebagai spending, tapi investasi,” katanya.
Dukungan lain datang dari Direktur Pokja 30, Buyung Marajo, yang menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap payung hukum hingga pelaksanaan Gratispol. Sementara itu, Defung dari Universitas Mulawarman menyatakan apresiasi atas komitmen pemerintah daerah yang menempatkan pendidikan sebagai agenda prioritas. []
Admin04
