Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
ADV_SAMARINDA – Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) dalam memperluas akses pendidikan tinggi terus berlanjut. Tahun ini, Pemprov menyalurkan dana Program Gratispol senilai Rp44.153.600.000 (empat puluh empat miliar seratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada tujuh perguruan tinggi negeri (PTN) di Kaltim. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat komitmen daerah dalam membangun sumber daya manusia (SDM) berkualitas menuju Generasi Emas Kaltim.
Gubernur Kalimantan Timur menegaskan pentingnya penggunaan dana pendidikan tersebut secara efektif dan tepat sasaran.
“Dana Gratispol ini adalah investasi strategis kita untuk memastikan akses pendidikan berkualitas demi mewujudkan Generasi Emas Kaltim. Saya instruksikan dana ini wajib digunakan seoptimal mungkin dan tepat sasaran, dengan memprioritaskan keringanan biaya studi, khususnya Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa kita. Pengelolaannya harus akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan setiap saat,” ujar Gubernur di Samarinda pada Rabu (12/11/2025).
Kepala BPKAD Kaltim, Ahmad Muzakkir, memastikan pencairan dana dilakukan dengan cepat sesuai prosedur. Ia menyebut seluruh dokumen pencairan rampung dalam waktu singkat.
“SP2D sudah kita terbitkan per tanggal 12 November 2025, hanya satu jam setelah pengajuan SPM dari Biro Kesra,” kata Muzakkir. Menurutnya, kecepatan tersebut menjadi bukti keseriusan Pemprov dalam mengelola keuangan daerah secara profesional dan terbuka, terutama untuk mendukung dunia pendidikan.
Dana senilai Rp44,15 miliar tersebut dibagi kepada tujuh kampus penerima, yakni Universitas Mulawarman (Unmul) sebesar Rp22.454.300.000, Politeknik Negeri Samarinda (Polnes) Rp6.382.100.000, UIN Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Rp4.898.600.000, Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Rp4.680.500.000, Politeknik Kesehatan Kemenkes Samarinda Rp3.562.940.000, Politeknik Negeri Balikpapan Rp1.570.360.000, dan Politeknik Pertanian Negeri Samarinda Rp604.800.000.
Untuk perguruan tinggi swasta (PTS), pemerintah daerah masih menunggu kelengkapan berkas administrasi agar pencairan bisa diproses sesuai mekanisme hibah daerah. Pemprov menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan agar pengelolaan bantuan bersifat akuntabel dan transparan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis Pattalongi, memberikan dukungan penuh terhadap program Gratispol. Ia menilai kebijakan ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam memperluas kesempatan bagi generasi muda untuk melanjutkan pendidikan tinggi.
“Kita berharap terutama di Kaltim ya, agar program Gratispol Pemerintah Provinsi ini betul-betul dimanfaatkan oleh para penduduk kita, menjadi instrumen utama agar usia sarjana di Kaltim bisa meningkat,” tutur Darlis beberapa waktu lalu.
Ia menegaskan bahwa dengan adanya Gratispol, diharapkan tidak ada lagi lulusan SMA yang terhenti karena persoalan biaya pendidikan. Meski demikian, Darlis memahami bahwa lulusan SMK sebagian besar terserap di sektor industri dan dunia kerja.
“Kecuali misalnya pendidikan vokasi kita, SMK itu kan ya, karena itu adalah serapan tenaga kerja menengah juga dibutuhkan, maka bisa jadi pendidikan usia lulusan SMK itu banyak langsung diserap tenaga kerja. Tapi untuk SMA itu sedapat mungkin melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana S1,” jelasnya.
Darlis juga mendorong agar pihak kampus segera menyalurkan manfaat dana kepada mahasiswa, terutama dalam bentuk keringanan UKT. Ia menilai percepatan distribusi manfaat merupakan kunci agar Gratispol benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat dan menjadi tonggak pembangunan pendidikan berkelanjutan di Kalimantan Timur. RED
