SEJUMLAH desa di Kabupaten Rembang yang masuk dalam kategori prioritas penanganan kemiskinan ekstrim menekankan pentingnya peningkatan pendampingan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang agar percepatan pengentasan kemiskinan dapat terwujud.
Kusminanto, Kepala Desa Bangunrejo, Kecamatan Pamotan, menyatakan bahwa desa memprioritaskan bantuan untuk warga lanjut usia di atas 70 tahun yang tidak mampu serta janda tua yang sudah tidak bisa bekerja. “Jadi kelompok rentan tersebut yang kami prioritaskan,” ujarnya. Saat ini, ada 26 lansia yang menerima bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 300.000 per bulan dari dana desa, selain penerima bantuan pangan non tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Kusminanto menambahkan, meskipun desa telah mengalokasikan anggaran untuk program bedah rumah, keterbatasan keuangan masih menjadi tantangan. Tahun 2023, 40 rumah dibedah dengan bantuan Perumahan dan Permukiman senilai Rp 17,5 juta per unit, namun tahun ini anggaran desa belum mencukupi.
Sementara itu, Pj. Kepala Desa Glebeg, Kecamatan Sulang, Rupadi, menekankan kondisi rumah warga yang banyak tidak layak huni. “Dinding terbuat dari bambu, lantai masih tanah, dan kerangka rumah keropos karena terbuat dari batang kelapa,” ungkapnya. Profesi warganya mayoritas buruh tani dan nelayan dengan penghasilan di bawah upah minimum regional (UMR).
Program pendampingan di Glebeg sudah meliputi penataan rumah tidak layak huni melalui CSR Semen Gresik dan Baznas, serta kelompok usaha bersama (Kube) yang segera menerima bantuan. Rupadi berharap Pemkab Rembang terus mendukung program hingga tidak ada lagi warga miskin ekstrim.
Pemkab Rembang telah menetapkan beberapa desa sebagai skala prioritas penanganan kemiskinan ekstrim pada 2025, di antaranya Desa Karangasem, Desa Woro, Desa Bangunrejo, Desa Tuyuhan, Desa Bancang, dan Desa Glebeg. Berdasarkan data 2024, angka kemiskinan Kabupaten Rembang mencapai 14,02% atau sekitar 91 ribu jiwa.
Affan Martadi, Kepala Bappeda Kabupaten Rembang, menekankan delapan kunci percepatan penanggulangan kemiskinan, termasuk dukungan politik, efektivitas perencanaan, penguatan tim koordinasi, penggunaan data terpadu, pengendalian inflasi, pengembangan program efektif, dan keterlibatan stakeholder serta dunia usaha.
“Kesungguhan dan sinergi semua pihak menjadi kunci agar program pengentasan kemiskinan ekstrim dapat berhasil,” tegas Affan.
Redaksi01-alfian