JAKARTA – Hingga Juli 2025, lebih dari 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) telah terbentuk dan diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Program strategis ini dirancang untuk memperkuat perekonomian desa, meningkatkan kesejahteraan, serta mendorong pembangunan di tingkat desa dan kelurahan.
Kehadiran KDMP diyakini mampu menyederhanakan rantai distribusi, menurunkan harga kebutuhan pokok, meningkatkan nilai tukar petani, membuka hingga dua juta lapangan kerja baru, serta memperluas partisipasi perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas dalam roda perekonomian desa.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada Senin (11/8/2025) menyampaikan bahwa KDMP akan menjadi salah satu program prioritas pemerintah di tahun 2026.
“Ini salah satu program prioritas yang akan kita lanjutkan di tahun 2026. Saatnya desa bergerak, tumbuh menjadi harapan baru,” ujar Menkeu.
Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara berharap KDMP dapat mengoptimalkan peluang pembiayaan dari Bank Himbara.
“Dibutuhkan perencanaan, kejelasan apa yang mau dilakukan, kemudian dimintakan pembiayaan, dan desa akan mendukung penuh,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa Kementerian Keuangan mendukung penuh KDMP melalui skema pembiayaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025. Skema ini memungkinkan koperasi mengembangkan berbagai lini usaha, sehingga KDMP dapat menjadi katalis pertumbuhan ekonomi lokal yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat desa.
Dengan sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan BUMN, KDMP diharapkan mampu mempercepat pemerataan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan ekonomi desa. Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.
Redaksi03