Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
SUASANA Istana Negara pada Sabtu (09/08/2025) menjadi momen bersejarah bagi pemerintah desa di Sulawesi Utara (Sulut). Wakil Presiden (Wapres) RI, Gibran Rakabuming Raka, menerima langsung jajaran pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) se-Indonesia, termasuk delegasi dari Bumi Nyiur Melambai yang dipimpin oleh Ketua DPD APDESI Sulut, Luki Kasenda SE, M.Si.
Pertemuan ini menjadi forum strategis untuk menyampaikan aspirasi terkait peningkatan kesejahteraan dan penguatan peran desa dalam pembangunan nasional. Luki menegaskan, desa adalah garda terdepan pembangunan sehingga perhatian pemerintah pusat harus lebih intensif, terutama dalam menjamin keberlanjutan program dan pemenuhan hak-hak perangkat desa.
Salah satu isu utama yang dibawa adalah penghasilan tetap kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Luki meminta agar pembayaran dilakukan setiap bulan secara teratur, bukan per triwulan atau menunggu pencairan. Menurutnya, hal ini penting untuk menjaga stabilitas keuangan keluarga dan motivasi kerja para pelayan publik di tingkat desa.
APDESI Sulut juga menyampaikan dukungan penuh terhadap program Koperasi Desa Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi desa. Namun, Luki memberikan catatan tegas agar dana desa tidak dijadikan jaminan kredit di bank-bank Himbara, karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang mengubah UU Desa.
“Kami mendukung penguatan koperasi desa, tapi dana desa harus digunakan sepenuhnya untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, bukan dijadikan jaminan kredit,” tegasnya.
Isu lain yang diangkat adalah pentingnya peningkatan kesejahteraan masyarakat dari desa hingga kelurahan. Menurut Luki, jika masyarakat desa sejahtera, maka efek positifnya akan dirasakan oleh daerah dan negara secara keseluruhan.
Wapres Gibran mendengarkan dengan seksama seluruh masukan yang disampaikan. Meski belum ada keputusan resmi, pertemuan ini memberi sinyal positif bahwa aspirasi desa mulai mendapat perhatian serius dari level pimpinan nasional.
APDESI Sulut berharap pertemuan ini menjadi titik awal lahirnya kebijakan yang lebih berpihak pada desa, dengan dukungan penuh pemerintah pusat demi terwujudnya desa yang mandiri, maju, dan sejahtera.
Redaksi01-alfian
