DALAM rangka memperingati 40 tahun kiprah Lembaga Perkreditan Rakyat (LPD) di Bali, sinergi strategis antara media, lembaga adat, dan institusi keuangan lokal ditegaskan dalam Forum Diskusi Nasional bertajuk “Sinergitas Penguatan Ekonomi Desa Adat Bersama LPD” yang digelar di Gedung PWI Bali.
Forum ini merupakan kolaborasi antara Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Bali, Forum Media Peduli LPD, dan Badan Kerja Sama LPD (BKS-LPD) Provinsi Bali. Kegiatan ini menjadi momentum reflektif sekaligus proyeksi ke depan terhadap peran vital LPD dalam menopang ketahanan ekonomi desa adat Bali.
Ketua BKS-LPD Provinsi Bali, Drs. Nyoman Cendikiawan, SH, M.Si, menyampaikan bahwa sinergitas antar-pemangku kepentingan menjadi kunci dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di desa adat.
Menurut Cendikiawan, keberadaan LPD sejak 1984 hingga 2024 bukan hanya bukti keberlanjutan, tetapi juga nilai historis dan magis dari kepercayaan masyarakat Bali terhadap sistem keuangan berbasis adat.
“LPD adalah lembaga keuangan milik krama desa adat. Keberadaannya tidak hanya menggerakkan ekonomi desa, tetapi juga menjaga harmoni sosial budaya,” tambahnya.
Diskusi nasional ini diikuti oleh tokoh adat, pelaku UMKM, jurnalis, akademisi, serta perwakilan pemerintah daerah. Forum ini membahas isu-isu strategis seperti literasi keuangan desa, inovasi layanan digital LPD, dan strategi memperluas jangkauan pembiayaan produktif untuk UMKM desa adat.
Salah satu poin menarik yang mencuat dalam diskusi adalah usulan integrasi program-program pemberdayaan desa yang digagas oleh pemerintah kabupaten melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dengan model kelembagaan LPD. Ini menjadi harapan baru agar pembangunan desa adat tidak hanya bersifat kultural, tetapi juga berbasis ekonomi inklusif dan partisipatif.
Dengan mengusung semangat kolaboratif, forum ini tidak hanya menjadi ajang seremonial peringatan, tetapi juga membuka jalan transformasi kelembagaan desa adat menuju era digital dan tata kelola keuangan yang akuntabel.
Redaksi01-Alfian