JAKARTA – Upaya memperkuat peran pemuda desa dalam pembangunan nasional ditandai dengan pembentukan delapan kepengurusan wilayah oleh Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Solidaritas Pemuda Pemudi Desa (SPEDA) di sejumlah daerah strategis di Indonesia.
Pembentukan tersebut mencakup Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di Daerah Khusus Jakarta, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Maluku, Kota Ambon, Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), dan Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT). Langkah ini dinilai sebagai bentuk konsolidasi gerakan pemuda desa, khususnya di wilayah yang termasuk kategori daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Ketua Umum (Ketum) DPN SPEDA, Fadli Rumakefing, menyatakan bahwa pembentukan struktur organisasi ini menjadi simbol penguatan gerakan pemuda desa yang berorientasi pada pembangunan berbasis lokal.
“Pembentukan ini menjadi simbol konsolidasi gerakan pemuda-pemudi desa yang berorientasi pada semangat membangun Indonesia dari desa, terutama di wilayah kepulauan yang sebagian besar masuk kategori daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T),” kata Fadli.
Ia menambahkan, pemuda desa di berbagai wilayah memiliki potensi besar sebagai motor penggerak pembangunan, terutama dengan dukungan semangat kemandirian dan solidaritas yang tumbuh di tengah keterbatasan geografis.
“Karena itu, kehadiran DPW dan DPC diharapkan menjadi wadah untuk memperkuat peran tersebut, sekaligus mendorong lahirnya inovasi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat desa secara konkret,” jelasnya.
Fadli juga menekankan pentingnya penguatan ekonomi desa melalui pemanfaatan potensi lokal, seperti sektor perikanan, pertanian, dan pariwisata berbasis komunitas. Selain itu, digitalisasi dinilai menjadi faktor kunci dalam meningkatkan daya saing desa.
“Pemuda pemudi desa didorong untuk mengelola potensi lokal seperti perikanan, pertanian, dan pariwisata desa berbasis komunitas, sekaligus memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas akses pasar dan informasi,” ungkapnya.
Menurutnya, digitalisasi desa tidak hanya membuka peluang ekonomi baru, tetapi juga mempercepat pelayanan publik serta meningkatkan daya saing produk desa di tingkat nasional maupun global.
“Dengan semangat gotong royong, kolaborasi, dan inovasi, pemuda pemudi desa diharapkan mampu menjadi ujung tombak perubahan, menggerakkan ekonomi lokal, serta menjadikan desa-desa di wilayah 3T sebagai pusat pertumbuhan baru bagi Indonesia yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” tutup Fadli.
Pembentukan kepengurusan ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antarwilayah serta mendorong lahirnya inisiatif pembangunan desa yang berkelanjutan di berbagai daerah. []
Redaksi02 | Nadiya.
Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara