Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
JAKARTA – Pemerintah pusat menegaskan tidak ada pemotongan Dana Desa (DD), melainkan hanya melakukan penyesuaian tata kelola agar pemanfaatannya lebih terarah dan berdampak langsung bagi masyarakat desa.
Penegasan tersebut disampaikan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, saat meninjau Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Ia menepis isu yang menyebut dana desa diambil oleh pemerintah pusat.
“Jadi, (dana desa) tidak diambil oleh pusat. Presiden Prabowo atau Menteri Desa tidak pernah mengambil dana desa, tidak,” kata Yandri.
Menurutnya, kebijakan pemerintah saat ini berfokus pada penguatan sistem pengelolaan DD, termasuk mendorong pembentukan unit usaha desa melalui Kopdes Merah Putih. Langkah ini dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengurangi praktik ekonomi yang merugikan, seperti rentenir dan tengkulak.
“Diubah tata kelolanya, dibuat unit usaha yang tadi fungsinya untuk menghilangkan rentenir, menghapus tengkulak, menjadi off taker, penyaluran pupuk, gas dan sebagainya,” ujar Yandri.
Ia kembali menegaskan bahwa informasi terkait pemotongan DD merupakan kabar yang tidak benar. Pemerintah, kata dia, justru berupaya memperluas manfaat dana desa melalui pengelolaan yang lebih terukur dan sistematis.
“Jadi ini (Kopdes) program yang mulia, jadi kalau ada yang bilang dana desa dipotong oleh pusat, tidak. Ini dibuat tata kelolanya yang lebih masif, lebih banyak dan lebih terukur,” kata Yandri.
Lebih lanjut, Yandri menyampaikan bahwa pengembangan Kopdes Merah Putih sejalan dengan agenda pembangunan nasional yang menitikberatkan pada penguatan ekonomi desa. Program tersebut diharapkan mampu menciptakan pemerataan ekonomi serta menekan angka kemiskinan dari tingkat desa.
Ia menambahkan, keuntungan dari Kopdes akan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, di mana 80 persen sisa hasil usaha akan kembali kepada anggota koperasi dan 20 persen lainnya menjadi pendapatan asli desa.
Melalui penguatan peran Kopdes, pemerintah berharap desa dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan dan mandiri. []
Redaksi02 | Nadiya.
