Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
JAKARTA – Penguatan ekonomi keluarga berbasis desa melalui pemberdayaan perempuan menjadi fokus utama pemerintah pusat. Program Kebun Pangan Perempuan (KPP) dinilai sebagai strategi terpadu untuk mengatasi persoalan sosial sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari tingkat akar rumput.
Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA), Veronica Tan, menegaskan bahwa KPP tidak hanya sebatas kegiatan pertanian, melainkan upaya sistematis untuk memperkuat posisi perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Hal itu disampaikan dalam lokakarya strategi penguatan kebun pangan lokal perempuan dan reforma agraria di Jakarta, Jumat (10/4/2026).
“Ini bukan sekadar program kebun. Ini strategi penguatan perempuan dan keluarga dari desa. Ketika perempuan berdaya, ekonomi lokal tumbuh, pendapatan daerah meningkat, dan kesejahteraan masyarakat ikut terangkat,” tegasnya.
Menurut Veronica, berbagai persoalan seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak, pekerja anak, perkawinan usia dini, hingga stunting memiliki akar yang sama, yakni masalah ekonomi. Oleh karena itu, pendekatan lintas sektor dinilai menjadi solusi yang lebih efektif.
Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dipilih sebagai wilayah percontohan program KPP karena masih menghadapi angka stunting tinggi, yakni 31,4 persen. Angka tersebut berada di atas rata-rata nasional, sehingga menjadikan NTT sebagai prioritas intervensi sekaligus model pengembangan program berbasis desa.
“Kebun Pangan Perempuan menjadi entry point untuk memutus rantai persoalan ini,” ujarnya.
Dalam implementasinya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) menggandeng sejumlah kementerian strategis. Bersama Kementerian Pertanian, program ini masuk dalam delapan titik kerja sama swasembada pangan nasional. Sementara itu, kerja sama dengan Kementerian Kehutanan difokuskan pada verifikasi lahan untuk pemberian izin perhutanan sosial yang diprioritaskan bagi kelompok perempuan.
Selain itu, sinergi juga dilakukan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang melalui pemanfaatan lahan terlantar dalam skema reforma agraria guna mendukung keberlanjutan program.
Veronica menambahkan, keberhasilan KPP sangat bergantung pada peran perempuan di tingkat lokal yang menjadi penggerak utama. “Yang kita butuhkan adalah perempuan-perempuan yang mencintai tanahnya dan mau bergerak. Kami siap mendukung siapa saja yang mau menjemput bola,” katanya.
Sejak 2025, program serupa yang dijalankan Yayasan Bambu Lingkungan Lestari telah menunjukkan hasil positif di tujuh kabupaten di NTT. Lebih dari 100 perempuan terlibat aktif dalam pengelolaan kebun pangan, menghasilkan berbagai komoditas lokal, serta berkontribusi pada penurunan angka stunting di wilayah intervensi.
Program KPP diharapkan terus berkembang sebagai solusi berkelanjutan dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi desa dengan perempuan sebagai motor penggerak utama. []
Redaksi02 | Nadiya.
