Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
PARIGI MOUTONG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) meningkatkan fungsi pengawasan terhadap realisasi program “membangun dari desa” yang dinilai belum menunjukkan dampak nyata bagi masyarakat hingga April 2026. Kritik tersebut mencuat dalam rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang digelar Selasa (8/4/2026).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Parimo Alfred Mas Boy Tonggiroh itu dihadiri Wakil Bupati (Wabup) Parimo Abdul Sahid bersama jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parimo. Forum tersebut menjadi ruang evaluasi atas pelaksanaan program prioritas daerah, khususnya yang menyasar pembangunan desa.
Anggota DPRD Parimo dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Arman Lawaha, menilai implementasi program unggulan tersebut belum berjalan sesuai harapan.
“Program membangun dari desa ini belum memperlihatkan bentuk yang sesungguhnya. Salah satu contohnya pembagian gas gratis bagi masyarakat ekonomi lemah yang sampai saat ini belum terlihat keseriusannya,” ujarnya.
Menurut Arman, lambannya realisasi program menjadi perhatian serius DPRD Parimo sebagai lembaga pengawas yang mewakili kepentingan masyarakat. Ia menegaskan bahwa janji politik pemerintah daerah harus diwujudkan secara konkret, bukan sekadar konsep.
Sorotan serupa juga disampaikan anggota DPRD Parimo dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Abdin, yang menyinggung program penerangan jalan. Ia menilai target penyalaan seluruh lampu jalan di wilayah Parimo belum tercapai secara merata.
“Memang ada yang sudah menyala, tapi faktanya masih banyak titik yang gelap. Ini berdampak langsung, bahkan memicu kecelakaan di sejumlah wilayah,” kata Abdin.
Selain itu, DPRD Parimo juga menyoroti minimnya perhatian terhadap tokoh pejuang pemekaran daerah. Menurut Abdin, hingga menjelang peringatan hari ulang tahun ke-24 Parimo pada 2026, belum ada penghargaan khusus yang diberikan kepada pihak-pihak yang berjasa dalam pembentukan daerah tersebut.
“Selama ini belum pernah ada undangan khusus bagi para pejuang pemekaran. Padahal mereka punya jasa besar bagi daerah ini,” tegasnya.
Rangkaian kritik tersebut menjadi indikator meningkatnya tekanan politik terhadap Pemkab Parimo agar mempercepat realisasi program pembangunan, khususnya yang menyentuh desa. DPRD Parimo menilai keberhasilan program tidak hanya diukur dari perencanaan, tetapi juga dari dampak langsung yang dirasakan masyarakat di lapangan. []
Redaksi02 | Nadiya.
