Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
KATINGAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan memperkuat akses keadilan hingga tingkat desa melalui pelatihan paralegal Pos Bantuan Hukum (Posbankum) bagi desa dan kelurahan se-Katingan yang digelar pada 6–7 April 2026.
Pelatihan yang berlangsung di Aula Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Katingan ini dilaksanakan secara hybrid dengan menggabungkan metode tatap muka dan daring guna menjangkau peserta secara lebih luas dan efektif.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Katingan, Christian Rain, yang mewakili Bupati Katingan, menegaskan komitmen Pemkab Katingan dalam memperkuat layanan bantuan hukum di tingkat desa dan kelurahan sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat.
“Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kompetensi dan literasi hukum para paralegal,” ujarnya.
Hingga saat ini, telah terbentuk Posbankum di 161 desa dan kelurahan di Katingan dengan dukungan 914 paralegal yang berperan sebagai ujung tombak layanan bantuan hukum bagi masyarakat.
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Tengah (Kalteng), Hajrianor, menyebut capaian tersebut sebagai prestasi yang membanggakan. Ia mengungkapkan bahwa Kalteng menempati peringkat keempat tercepat secara nasional dalam pembentukan Posbankum desa dan kelurahan, sekaligus telah mencatat ribuan layanan hukum bagi masyarakat.
“Namun perlu kita pahami bersama, membentuk Posbankum hanyalah langkah awal. Tantangan berikutnya adalah memastikan Posbankum tersebut hidup, aktif, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberadaan ratusan paralegal di Katingan menjadi potensi besar dalam mewujudkan layanan hukum berbasis desa yang optimal dan berkelanjutan.
Selain membantu penyelesaian persoalan hukum, paralegal juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mencegah konflik, serta menjaga harmoni sosial di lingkungan desa.
Sebagai bagian dari penguatan kapasitas, peserta pelatihan dibekali berbagai materi, mulai dari batas kewenangan, teknik komunikasi, hingga mekanisme pendampingan dan pelaporan yang akuntabel.
Di akhir kegiatan, dilakukan pertukaran cinderamata antara Pemkab Katingan dan Kemenkum Kalteng sebagai simbol sinergi dalam memperkuat layanan bantuan hukum yang merata dan mudah diakses masyarakat. []
Redaksi02 | Nadiya.
