NUSA, TENGGARA BARAT DESA – NUSANTARA: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memperkuat konsolidasi pembangunan berbasis wilayah dengan tekanan sinergi lintas pemerintah daerah. Komitmen itu ditegaskan Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, seusai pertemuan dengan Komisi III DPRD NTB.
“Tolok ukur keberhasilan pembangunan provinsi sejatinya tercermin dari keberhasilan pembangunan di tingkat kabupaten/kota,” ujar Baiq Nelly usai pertemuan Komisi III DPRD NTB, Senin 23 Februari 2026.
Penegasan tersebut menampilkan pendekatan pembangunan yang menempatkan kabupaten/kota sebagai episentrum pencapaian kinerja provinsi. Artinya, indikator makro di tingkat provinsi sangat bergantung pada efektivitas program di tingkat daerah.
Salah satu fokus yang didorong adalah penguatan koordinasi dalam pelaksanaan program strategis Pemerintah Provinsi NTB, khususnya Desa Berdaya. Program ini dirancang sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan penguatan kapasitas ekonomi desa.
Menurut Baiq Nelly, Desa Berdaya akan menjangkau seluruh desa di NTB secara bertahap. Namun untuk tahap awal, pemerintah memprioritaskan 106 desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem relatif tinggi dari total lebih dari seribu desa di NTB.
“Dari 106 desa tersebut, pada tahun 2026 kita intervensi 40 desa lebih dulu,” tuturnya.
Strategi bertahap ini dinilai sebagai langkah realistis agar intervensi program lebih terukur dan berdampak nyata. Dengan fokus pada desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem, pemerintah berharap kebijakan yang dijalankan dapat tepat sasaran serta mendorong percepatan penurunan angka kemiskinan.
Sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota menjadi elemen kunci agar intervensi tidak berjalan parsial. Koordinasi perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi program diharapkan selaras, sehingga Desa Berdaya tidak hanya menjadi administratif program, tetapi benar-benar menghadirkan transformasi sosial dan ekonomi di tingkat akar rumput.
Redaksi01-Alfian
Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara