Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
LOMBOK, TIMUR DESA – NUSANTARA: Pemerintah Kabupaten Lombok Timur akhirnya memberikan kepastian atas dua persoalan krusial yang selama ini memicu keresahan kepala desa, yakni kepastian pembayaran penghasilan tetap (Siltap) serta kejelasan pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades).
Kepastian tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, dalam pertemuan bersama Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Lombok Timur yang difasilitasi DPRD setempat. Pertemuan ini menjadi ruang dialog resmi antara pemerintah daerah dan para kepala desa yang sebelumnya menyampaikan protes terbuka.
Terkait Siltap, Juaini menegaskan bahwa pemerintah daerah telah menuntaskan seluruh proses administrasi dan memastikan pembayaran untuk dua bulan akan ditransfer langsung ke rekening masing-masing kepala desa dan perangkat desa paling lambat pada Rabu, 4 Februari 2026.
Selain soal waktu pembayaran, Sekda juga meluruskan polemik mengenai hak Siltap bagi kepala desa yang masa jabatannya berakhir sebelum 16 Mei. Meski regulasi sebelumnya menyatakan tidak berhak menerima gaji, Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, mengambil kebijakan afirmatif guna menjaga rasa keadilan.
Sementara itu, mengenai penundaan Pilkades di desa yang hanya memiliki satu calon, Juaini menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan konsekuensi dari surat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri tertanggal 22 Oktober 2025. Penundaan dilakukan sambil menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa Pemkab Lombok Timur telah menyiapkan seluruh langkah antisipatif. Anggaran cadangan telah disiapkan, dan mekanisme APBD Perubahan telah dirancang agar Pilkades dapat segera dilaksanakan begitu payung hukum nasional diterbitkan.
Respons positif datang dari jajaran FKKD Lombok Timur. Ketua FKKD, Khaerul Ihsan, menyampaikan apresiasi atas kepastian dan sikap terbuka pemerintah daerah yang dinilai mampu meredam kegelisahan kepala desa.
Ia mengungkapkan bahwa sebelumnya para kepala desa sempat merencanakan aksi protes lanjutan. Namun, kejelasan dari pemerintah daerah membuat rencana tersebut dibatalkan.
Senada, Wakil Ketua FKKD Lombok Timur, M. Maidy, menilai kepastian tersebut mampu mengembalikan semangat dan soliditas aparat desa.
Dengan adanya dialog terbuka ini, dua isu yang selama ini menjadi sumber keresahan kepala desa Lombok Timur kini menemui titik terang. Pemerintah daerah menegaskan komitmennya terhadap kesejahteraan aparat desa sekaligus memastikan kesiapan penuh untuk melaksanakan Pilkades segera setelah regulasi nasional diterbitkan.
Redaksi01-Alfian
