Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
BANJARMASIN, DESA – NUSANTARA: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya untuk mempertahankan posisi lima besar nasional dalam capaian Indeks Desa pada tahun 2026. Fokus utama diarahkan pada penguatan dimensi ekonomi desa, terutama pada sub-dimensi yang dinilai masih memerlukan perbaikan agar daya saing desa semakin meningkat.
Langkah tersebut mengemuka dalam rapat pembahasan Indeks Desa yang digelar di Banjarbaru. Forum itu menjadi momentum evaluasi sekaligus penajaman strategi pembangunan ekonomi desa agar capaian yang telah diraih tidak mengalami penurunan.
Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Agus Fariady, menyampaikan bahwa capaian lima besar nasional pada dimensi ekonomi desa merupakan hasil kerja bersama yang patut dibanggakan. Namun demikian, pemerintah daerah tidak ingin berpuas diri dan terus mengupayakan peningkatan kualitas pada sektor-sektor yang masih lemah.
“Provinsi Kalimantan Selatan sudah cukup berprestasi, khususnya pada dimensi ekonomi yang masuk lima besar se-Indonesia. Tahun 2026 ini kita akan lebih meningkatkan sub-dimensi yang masih ada kekurangan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dimensi ekonomi dalam Indeks Desa memiliki peran strategis karena menyumbang bobot sebesar 25 persen dari keseluruhan penilaian. Dimensi tersebut terdiri atas sub-dimensi produksi desa serta fasilitasi pendukung yang secara langsung memengaruhi keberlanjutan aktivitas ekonomi masyarakat desa.
“Masih ada beberapa yang perlu kita perkuat, terutama terkait merek dagang atau merek produk unggulan desa, kemudian fasilitasi seperti akses Kredit Usaha Rakyat (KUR), penginapan, dan fasilitas pendukung lainnya,” jelas Agus.
Dalam rapat tersebut, Dinas PMD Kalimantan Selatan juga menetapkan desa-desa dengan status transisi sebagai prioritas pembinaan. Desa berkembang yang diarahkan menjadi desa maju, serta desa maju yang ditargetkan naik kelas menjadi desa mandiri, akan mendapatkan perhatian lebih melalui pendampingan dan intervensi kebijakan yang terukur.
“Tadi sudah ditetapkan beberapa desa yang akan menjadi fokus kita. Mudah-mudahan di tahun 2026 target yang sudah kita tetapkan ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang baik,” tuturnya.
Sementara itu, Koordinator Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Provinsi Kalimantan Selatan, Mugiharto Wakhmadi, menegaskan bahwa Indeks Desa menjadi salah satu indikator utama untuk mengukur keberhasilan pembangunan desa di daerah tersebut.
“Pembangunan desa di Kalimantan Selatan leading sectornya adalah DPMD. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan desa adalah Indeks Desa, yang menjadi tolok ukur apakah desa itu berkembang, maju, atau mandiri,” ujarnya.
Menurut Mugiharto, besarnya bobot dimensi ekonomi dalam Indeks Desa menuntut adanya langkah konkret dan kolaborasi lintas sektor agar potensi desa dapat dioptimalkan secara berkelanjutan.
“Ini yang menjadi alasan kami hadir bersama Pak Agus selaku penanggung jawab dimensi ekonomi di DPMD. Ke depan akan ada kerja sama dengan SKPD terkait, baik dari sisi kebijakan maupun bentuk intervensi, agar desa-desa yang potensial bisa lebih maju secara ekonomi,” pungkasnya.
Redaksi01-Alfian
