Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
BANJAR, DESA – NUSANTARA: Pemerintah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, memperkuat respons pascabanjir dengan menggelar bakti kesehatan massal di sejumlah wilayah terdampak. Langkah ini difokuskan pada pemulihan kesehatan warga desa yang sebelumnya terendam banjir, sekaligus sebagai upaya pencegahan munculnya penyakit setelah bencana.
Melalui Dinas Kesehatan (Dinkes), layanan kesehatan digelar di tiga desa yang dinilai rawan banjir, yakni Desa Pemakuan dan Desa Tajau Landung di Kecamatan Sungai Tabuk, serta Desa Tunggul Irang Ulu di Kecamatan Martapura. Kegiatan tersebut melibatkan tim medis Dinkes bersama personel PSC 119.
Pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi pemeriksaan tekanan darah, kolesterol, dan asam urat, konsultasi medis, serta pembagian obat-obatan, khususnya salep untuk menangani gangguan kulit yang kerap muncul akibat genangan air banjir. Selain itu, perhatian juga diarahkan pada kelompok rentan melalui pembagian biskuit tinggi protein kepada ratusan balita dan ibu hamil sebagai langkah pencegahan stunting.
Pimpinan tim pelayanan kesehatan, M Kholdani, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari sinergi penanganan banjir yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banjar lintas sektor.
“Kami melakukan skrining dini penyakit tidak menular yang kerap meningkat pasca-bencana,” ujarnya.
Lebih dari 500 warga tercatat telah memanfaatkan layanan kesehatan ini. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan puluhan kasus hipertensi serta gangguan kulit yang membutuhkan penanganan lanjutan.
Kehadiran tim kesehatan disambut positif oleh masyarakat. Warga menilai layanan ini sangat membantu kondisi mereka setelah banjir surut, terutama dalam mengatasi keluhan kesehatan yang muncul akibat lingkungan yang kurang higienis.
“Rumah kebanjiran, kulit gatal-gatal. Untung Dinkes datang cepat setelah banjir surut, tekanan darah saya dicek dan dikasih salep,” ujar Siti (35), warga Desa Pemakuan.
Bakti kesehatan tersebut sejalan dengan program prioritas Pemerintah Kabupaten Banjar dalam implementasi Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 serta Rencana Penanganan Bencana Tahun 2026. Dinkes Kabupaten Banjar juga berencana memperluas kegiatan serupa ke kecamatan lain yang terdampak banjir, dengan melibatkan posyandu sebagai ujung tombak pemantauan kesehatan berkelanjutan.
Redaksi01-Alfian
