Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
ADVERTORIAL – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Paser mulai mendorong percepatan penggunaan sistem pembayaran non-tunai sebagai bagian dari penguatan digitalisasi sektor keuangan daerah. Langkah ini sejalan dengan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat yang semakin bergantung pada teknologi, termasuk pemanfaatan layanan pembayaran digital seperti QRIS.
Dorongan terhadap transaksi non-tunai tidak hanya dimaksudkan untuk mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga untuk menciptakan sistem pembayaran yang lebih efisien, aman, dan transparan. Perubahan pola transaksi masyarakat menjadi salah satu tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah daerah dalam membangun ekosistem ekonomi digital yang inklusif.
Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Timur, Yenni Eviliana, menilai bahwa preferensi masyarakat terhadap metode pembayaran masih sangat beragam. Menurutnya, tidak semua masyarakat langsung nyaman dengan sistem non-tunai. “Ini beda-beda, ada orang yang senang tunai, ada orang yang senang non-tunai,” ujarnya saat ditemui seusai Muswil PKB di Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Senin (08/12/2025) sore.
Meski demikian, Yenni mengakui bahwa pembayaran non-tunai menawarkan berbagai kemudahan dalam aktivitas sehari-hari. Sistem ini dinilai mampu memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi. “Tapi non-tunai ini sebenarnya mempermudah ya, mempermudah kita untuk nggak bawa uang banyak-banyak,” katanya.
Selain aspek kemudahan, faktor keamanan juga menjadi nilai tambah dari transaksi digital. Yenni menyebut metode non-tunai dapat meminimalkan risiko kehilangan uang maupun tindak kejahatan jalanan. “Lebih praktis, aman dari kecopetan, nggak nemu-nemuin dompet, itu sebenarnya pilihan sih,” tuturnya.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa penerapan pembayaran non-tunai tidak dapat dilakukan secara instan dan menyeluruh. Pemerintah daerah, menurutnya, harus memberi ruang adaptasi bagi masyarakat. “Lagian toh tidak semua masih, kan ini bertahap, non-tunai itu menurut saya mempermudah sebenarnya,” ucapnya.
Yenni juga menyoroti tantangan yang dihadapi masyarakat di wilayah pedesaan, khususnya terkait keterbatasan pemahaman teknologi. “Tapi memang bagi sebagian orang mungkin yang di daerah-daerah yang nggak paham teknologi, yang nggak paham sistem itu merepotkan, tapi ini bertahap lah,” ujarnya.
Dengan pendekatan bertahap tersebut, pemerintah daerah berharap penerapan pembayaran non-tunai di PPU dan Paser dapat berjalan lebih efektif. Selain meningkatkan literasi digital, sistem ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola keuangan daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih modern dan terintegrasi. []
Penulis: Hariyadi | Penyunting: Agus Riyanto
