Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
ADVERTORIAL – Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur menaruh perhatian serius terhadap pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2026. Dalam Rapat Paripurna Ke-45 DPRD Kaltim, fraksi ini menilai kondisi fiskal tahun depan berada dalam tekanan berat akibat penurunan signifikan pendapatan transfer dari pemerintah pusat.
Fraksi PDIP menegaskan, situasi tersebut menuntut kehati-hatian ekstra dalam penyusunan kebijakan anggaran agar tetap realistis dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Penurunan Pendapatan Transfer Pusat (PTP) dinilai menjadi tantangan utama yang harus disikapi dengan langkah terukur.
Data yang disampaikan menunjukkan PTP yang semula berada di kisaran Rp9,33 triliun kini menyusut drastis menjadi Rp6,19 triliun atau hanya tersisa Rp3,13 triliun. Kondisi ini mempersempit ruang fiskal daerah dan memaksa pemerintah provinsi melakukan penyesuaian kebijakan belanja.
Di sisi pengeluaran, Fraksi PDIP menilai kebijakan pemangkasan belanja nonprioritas sudah berada di jalur yang tepat. Namun demikian, fraksi ini meminta penjelasan lebih rinci terkait arah belanja modal, khususnya pada sektor infrastruktur strategis yang memiliki daya ungkit ekonomi tinggi, seperti jalan logistik, kesehatan, perikanan, dan perkebunan.
“Belanja modal harus diarahkan pada sektor berdaya ungkit tinggi dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara langsung,” ujar Juru Bicara Fraksi PDIP DPRD Kalimantan Timur, Sugiyono, di Gedung B DPRD Kaltim, Selasa (02/12/2025).
Selain itu, Fraksi PDIP juga menyoroti besarnya porsi belanja pegawai yang dinilai masih mendominasi struktur APBD. Menurut fraksi ini, penataan ulang belanja pegawai menjadi penting agar ruang fiskal lebih berpihak pada program pelayanan dasar dan kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat.
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi perhatian utama. Fraksi PDIP mendorong percepatan digitalisasi sistem pajak dan retribusi secara real time sebagai fondasi menuju kemandirian fiskal daerah.
“Optimalisasi PAD harus memperkuat prinsip efektivitas dan efisiensi agar setiap rupiah yang dibelanjakan memberi efek berganda bagi pembangunan sosial ekonomi yang berkeadilan,” tandas Sugiyono.
Tak hanya itu, Fraksi PDIP turut menyoroti program penurunan stunting. Penguatan basis data by name by address dinilai penting agar intervensi gizi spesifik dapat menjangkau keluarga miskin dan wilayah pedesaan yang selama ini sulit mengakses layanan kesehatan. []
Penulis: Hariyadi | Penyunting: Agus Riyanto
