Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
LAMPUNG SELATAN DESA NUSANTARA Forum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kecamatan Jatiagung menggelar rapat terbatas untuk membahas undangan dari APDESI Provinsi Lampung terkait rencana keikutsertaan dalam aksi damai di Jakarta. Aksi tersebut berkaitan dengan kebijakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025 tentang tata kelola penyaluran dana desa tahun 2025 yang hingga kini belum terealisasi atau dicairkan.
Ketua APDESI Kecamatan Jatiagung, Romzi, S.H, mengatakan rapat ini merupakan tindak lanjut dari informasi yang disampaikan oleh Sekretaris APDESI Provinsi Lampung, Agus Budiantoro.
“Alhamdulillah, hari ini kami baru saja melaksanakan rapat terbatas untuk membahas undangan dari APDESI Provinsi Lampung terkait rencana aksi damai yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat,” ujar Romzi.
Ia menjelaskan, seluruh kepala desa di Kecamatan Jatiagung telah sepakat untuk berangkat ke Jakarta guna menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah pusat, baik ke Kementerian Keuangan maupun Istana Negara. Namun demikian, pihaknya masih menunggu arahan teknis dari pengurus APDESI tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat.
Lebih lanjut, Romzi menyampaikan harapan agar Menteri Keuangan Purbaya segera merealisasikan pencairan Dana Desa (DD) tahap II, yang sangat dibutuhkan untuk pembayaran berbagai insentif di tingkat desa.
“Hak-hak penerima insentif seperti RT, Linmas, kader, guru ngaji, guru PAUD, marbot, ustaz, perangkat kesehatan desa, hingga operator desa belum bisa dibayarkan karena dana belum cair. Harapan kami ini bisa segera direalisasikan agar semua kembali normal,” tambahnya.
Di sisi lain, seluruh kepala desa yang tergabung dalam APDESI Jatiagung menegaskan tetap mendukung penuh program pemerintah pusat, salah satunya Koperasi Desa Merah Putih. Untuk Kecamatan Jatiagung, progres pembangunan fisik koperasi tersebut telah mencapai lebih dari 50 persen dan telah memasuki tahap pembangunan gedung, sementara pengusulan lahan tambahan masih dalam proses. Sementara itu, aspek administrasi dan badan hukum koperasi di 21 desa telah rampung dan berjalan.
Rapat terbatas ini turut dihadiri oleh 21 kepala desa se-Kecamatan Jatiagung, yang menyatukan sikap dan langkah dalam menyikapi kondisi penyaluran dana desa sekaligus mendukung keberlanjutan program nasional berbasis desa.
REDAKSI01-ALFIAN
