Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
KOTA BATU DESA NUSANTARA Pemerintah Kota (Pemkot) Batu memastikan akan melakukan penyesuaian anggaran desa pada tahun 2026 menyusul adanya pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang mencapai Rp 168,8 miliar. Dampaknya, selain Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD)Â juga diproyeksikan mengalami penurunan.
Pada tahun 2024, total ADD Kota Batu tercatat sebesar Rp 55,2 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp 56,4 miliar pada tahun 2025. Namun, untuk tahun depan, besaran ADD belum dapat dipastikan. Wali Kota Batu, Nurochman, menyampaikan bahwa ADD ditentukan sebesar 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga penurunannya mengikuti pengurangan TKD.
“Proyeksi TKD pada 2026 hanya mencapai Rp 597,3 miliar. Angka itu masih akan dikurangi Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU), sehingga pasti lebih rendah dibanding alokasi tahun ini,” ujar Nurochman yang akrab disapa Cak Nur.
ADD tersebut akan dibagi kepada 19 desa yang ada di wilayah Kota Batu dan digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan, mulai dari operasional pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan, pemberdayaan masyarakat, hingga Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk keadaan darurat.
Cak Nur mengimbau pemerintah desa agar tetap menjalankan program-program prioritas yang sejalan dengan visi-misi pemerintah daerah dan kebutuhan masyarakat, meskipun tantangan fiskal ke depan semakin berat. Ia juga mendorong pemerintah desa untuk memperkuat sinergi dengan DPRD, khususnya dalam pemanfaatan dana pokok pikiran (pokir) anggota dewan.
Dana pokir tersebut nantinya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan fisik berskala besar, seperti rehabilitasi rumah tidak layak huni (rutilahu), perbaikan drainase, pemasangan paving, hingga rehabilitasi sekolah secara terintegrasi.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kota Batu, Didik Subiyanto, menyatakan dukungannya terhadap skema pembangunan kolektif melalui kolaborasi antaranggota dewan di daerah pemilihan yang sama.
“Ke depan, proyek tidak lagi berskala kecil dan terpisah-pisah. Kita dorong menjadi proyek besar yang terintegrasi dan berdampak luas bagi masyarakat,” ujarnya.
Didik juga menjelaskan bahwa skema tersebut sudah mulai diterapkan melalui program Asta Citra Presiden RI Prabowo Subianto, meski di Kota Batu masih dalam tahap pembahasan. Namun, ia mengakui dana pokir juga berpotensi terdampak akibat berkurangnya TKD.
“PR ke depan adalah melakukan kurasi pokir. Skala prioritas akan diberikan untuk program-program yang benar-benar mendesak dan dibutuhkan masyarakat,” tegasnya.
REDAKSI01-ALFIAN
