Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
ADVERTORIAL – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) tengah berada dalam fase penyesuaian kebijakan fiskal akibat pemangkasan signifikan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang mencapai Rp6 triliun. Kondisi tersebut berdampak langsung pada perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam situasi ini, rasionalisasi anggaran menjadi langkah yang tidak terhindarkan demi menjaga keberlanjutan pemerintahan dan pelayanan publik.
Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Subandi, menyatakan bahwa pemotongan anggaran tersebut berimplikasi luas terhadap hampir seluruh sektor. Ia menilai bahwa penyesuaian ini tidak hanya menyasar program internal pemerintah, tetapi juga berpengaruh pada aspirasi masyarakat yang sebelumnya dihimpun melalui kegiatan reses anggota dewan.
“Dengan adanya pemotongan TKD hingga Rp6 triliun, hampir semua kegiatan harus dirasionalisasi. Termasuk pokok-pokok pikiran anggota dewan yang selama ini dijanjikan kepada masyarakat melalui reses, konsekuensinya banyak yang terhambat,” ujarnya usai Rapat Paripurna Ke-48, Senin (01/12/2025).
Meski demikian, Subandi menegaskan bahwa rasionalisasi tidak berarti menghentikan seluruh program. Ia menyebut, sejumlah agenda strategis tetap dipertahankan, terutama yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. “Untuk Samarinda, janji-janji prioritas tetap dijalankan, khususnya program Gratis Pol di bidang pendidikan. Kuotanya tidak dikurangi, meski sektor lain harus mengalah,” katanya.
Di sisi lain, sejumlah program lain terpaksa mengalami penyesuaian. Subandi menyebutkan bahwa kebijakan pemerataan anggaran membuat beberapa kegiatan tidak bisa dijalankan secara maksimal. “Program Jos Pol terkena rasionalisasi. Semua OPD harus menyesuaikan dengan kondisi fiskal yang ada,” jelas Subandi.
Selain membahas anggaran, Subandi juga menyoroti kesiapan Kota Samarinda dalam menyambut pembukaan rute internasional Bandara APT Pranoto menuju Kuala Lumpur. Ia menilai langkah tersebut sebagai peluang strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata daerah. “Kita menyambut positif rute baru ini. Infrastruktur dan perhotelan di Samarinda sudah cukup memadai, meski tetap harus berbenah. Transportasi, akomodasi, dan destinasi wisata harus ditambah agar pengunjung merasa puas,” ujarnya.
Menurut Subandi, penguatan sektor pariwisata juga didukung oleh upaya penataan kota yang dilakukan pemerintah daerah. Ia mengapresiasi program Wali Kota Samarinda dalam mempercantik dan mengoptimalkan ikon-ikon kota. “Itu menambah daya tarik kota sekaligus mendukung pariwisata,” tegasnya.
Terkait persoalan banjir, Subandi menilai bahwa penanganan harus dilakukan secara menyeluruh. Ia menekankan pentingnya pengerukan Sungai Mahakam dan Sungai Karang Mumus sebagai langkah strategis pengendalian banjir. “Keduanya penting, hanya saja biaya pengerukan Mahakam jauh lebih besar. Program Walikota melalui pembangunan folder di hulu Karang Mumus juga masuk akal karena dampak banjir terbesar berasal dari sana,” pungkasnya.
Dalam situasi fiskal yang menantang, DPRD Kaltim bersama pemerintah daerah berupaya menjaga keseimbangan antara keterbatasan anggaran dan kebutuhan masyarakat, dengan tetap memprioritaskan sektor pendidikan, pengembangan pariwisata, serta penanganan banjir sebagai agenda pembangunan utama. []
Penulis: Hariyadi | Penyunting: Agus Riyanto
