Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
ADVERTORIAL – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) memasuki tahun anggaran 2026 dengan tantangan fiskal yang tidak ringan. Penurunan nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari sebelumnya Rp21 triliun menjadi Rp15 triliun memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian kebijakan, terutama dalam pengelolaan belanja. Meski demikian, Pemprov Kaltim menegaskan komitmen untuk tetap menjaga mutu pelayanan publik dan program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, menyampaikan bahwa tekanan fiskal tersebut tidak boleh menjadi alasan melemahnya pelayanan dasar. Hal itu disampaikannya usai kegiatan Briefing dan Penyampaian Target Kerja kepada seluruh kepala perangkat daerah di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (01/12/2025). Menurutnya, kondisi ini justru menuntut aparatur pemerintah untuk bekerja lebih disiplin, terukur, dan berorientasi hasil.
“Dengan penurunan hampir Rp6 triliun, otomatis kita harus melakukan penyesuaian. Belanja yang tidak terlalu penting, seperti perjalanan dinas dan kegiatan seremonial, dirampingkan hingga 66 persen. Namun standar pelayanan minimum tetap harus berjalan normal,” ujar Sri Wahyuni.
Kebijakan efisiensi tersebut diberlakukan secara menyeluruh di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pemprov Kaltim mengarahkan agar setiap perangkat daerah lebih selektif dalam merancang program, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal. “Kami meminta seluruh perangkat daerah meningkatkan kinerja, memperkuat koordinasi, dan memastikan program pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur dasar tetap menjadi fokus utama,” katanya.
Langkah penyesuaian anggaran ini dilakukan seiring persiapan pelaksanaan APBD 2026 yang telah disepakati bersama DPRD Kaltim. Sri Wahyuni mengakui bahwa tidak semua kebutuhan dapat terakomodasi secara optimal. Namun, pemerintah daerah berupaya menjaga keseimbangan antara keterbatasan fiskal dan tuntutan pelayanan publik. “Kami mohon maaf jika ada hal-hal yang belum terakomodir, tetapi pelayanan dasar tetap berjalan. Program prioritas seperti sekolah gratis dan layanan kesehatan tetap dijalankan dengan anggaran yang sudah disiapkan,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa efisiensi tidak boleh berdampak pada penurunan kualitas pembangunan manusia. “Kalau pendidikan dan kesehatan dikurangi, IPM kita akan turun. Itu tidak boleh terjadi. Karena itu, dua sektor ini bersama infrastruktur dasar tetap menjadi prioritas meski fiskal tertekan,” tegasnya.
Selain penataan belanja, Sekda Kaltim menyoroti pentingnya optimalisasi penyerapan anggaran oleh OPD. Target kerja yang jelas dan kinerja yang terukur dinilai menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik di tengah keterbatasan fiskal. “Kami ingin perangkat daerah bekerja dengan target yang jelas dan terukur. Dengan kinerja yang optimal, kita bisa menghadapi keterbatasan fiskal sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat,” pungkasnya.
Dengan pendekatan efisiensi yang selektif dan berorientasi pada kebutuhan dasar, Pemprov Kaltim optimistis roda pemerintahan dan pembangunan daerah tetap berjalan secara berkelanjutan pada 2026, meski berada dalam situasi fiskal yang menantang. []
Penulis: Hariyadi | Penyunting: Agus Riyanto
