Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
ADVERTORIAL – Upaya pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menjaga kesinambungan pembangunan memasuki tahap penting setelah Rapat Paripurna Ke-47 Dewan Perwakilan Rakyta Daerah (DPRD) Kaltim secara resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026. Rapat yang berlangsung di Kantor DPRD Kaltim, Minggu (30/11/2025), memperlihatkan konsolidasi kuat antara legislatif dan eksekutif dalam menghadapi tantangan fiskal yang tengah menekan daerah.
Seluruh anggota DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan Gubernur Kaltim hadir untuk menyelesaikan agenda pembahasan yang mencakup penetapan Propemperda 2026, laporan akhir Badan Anggaran, persetujuan nota keuangan, hingga penandatanganan kesepakatan bersama. Dengan demikian, seluruh mekanisme formal penyusunan APBD 2026 dinyatakan rampung sesuai jadwal.
Dalam rapat tersebut, DPRD dan Pemprov Kaltim menyepakati besaran APBD 2026 senilai Rp15,15 triliun. Namun, serapan anggaran diproyeksikan berada pada kisaran Rp14 triliun akibat rata-rata realisasi tahunan yang berada di angka 90 persen. Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan bahwa penyesuaian fiskal tersebut telah dihitung secara cermat agar tidak berdampak pada masyarakat.
“Alhamdulillah, kami bersama DPRD telah menyepakati APBD 2026 sebesar Rp15,15 triliun. Memang ada penyesuaian sekitar Rp6 triliun yang dipangkas, tetapi program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar tetap aman,” ujarnya seusai rapat.
Rudy juga memberikan kepastian bahwa alokasi belanja pegawai dan kesejahteraan aparatur tidak menjadi korban efisiensi. “TPP bagi ASN dan P3K tetap aman terkendali. Program sekolah gratis juga insyaallah tetap berjalan sesuai janji pemerintah. Ini bagian dari ikhtiar kita untuk Kaltim agar siap menyambut Ibu Kota Nusantara pada 2028,” katanya.
Proses penyusunan anggaran yang berlangsung intensif antara Banggar DPRD dan TAPD turut menjadi sorotan, terutama karena efisiensi dari pemerintah pusat memaksa seluruh pos anggaran ditinjau kembali. “Pembahasan memang harus disisir ulang hingga akhirnya kita sepakat di angka Rp15 triliun. Semua pihak menerima keputusan ini sebagai bentuk tanggung jawab bersama,” jelas Rudy.
Meski menghadapi penurunan fiskal hampir Rp6 triliun, pemerintah tetap menempatkan sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan sebagai pilar utama dalam penyusunan anggaran. Rudy mengingatkan bahwa fokus belanja publik harus diarahkan pada sektor yang memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup warga.
“Harapan kami, anggaran tetap diarahkan pada sektor yang berdampak pada indeks pembangunan manusia, seperti pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi kerakyatan melalui UMKM,” tegasnya.
With APBD 2026 officially set, pemerintah berharap kebijakan fiskal ini mampu menjamin keberlanjutan pembangunan secara merata di seluruh wilayah Kaltim, sekaligus mempersiapkan daerah menghadapi dinamika baru menuju hadirnya Ibu Kota Nusantara. “Kami mohon doa dan restu seluruh masyarakat Kaltim. Dengan komitmen bersama, insyaallah APBD ini bisa membawa manfaat besar bagi rakyat dan mempersiapkan Kaltim menyongsong Ibu Kota Nusantara,” pungkasnya.
Penetapan APBD 2026 ini menandai komitmen DPRD dan Pemprov Kaltim dalam menjaga stabilitas fiskal, memperkuat program prioritas, serta memastikan pembangunan tetap berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. []
Penulis: Hariyadi | Penyunting: Agus Riyanto
