Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
ADVERTORIAL – Menjelang berakhirnya Tahun Anggaran 2025, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) meningkatkan intensitas pengawasan terhadap proyek-proyek fisik yang sedang berjalan di berbagai daerah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan pembangunan dapat diselesaikan tepat waktu, sesuai spesifikasi, serta tidak meninggalkan persoalan administrasi maupun teknis di penghujung tahun.
Penguatan pengawasan tersebut ditandai dengan digelarnya rapat kerja bersama dua organisasi perangkat daerah strategis, yakni Dinas PUPR-Pera dan Dinas Perhubungan Kalimantan Timur. Rapat tersebut difokuskan pada evaluasi capaian pekerjaan, identifikasi kendala di lapangan, serta penyesuaian prioritas pembangunan agar target 2025 tetap tercapai.
Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, menyebut rapat kerja ini menjadi momentum penting untuk melakukan pengecekan menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek fisik yang berada di bawah pengawasan komisinya.
“Rapat ini menjadi kesempatan kami untuk mengevaluasi langkah dua dinas strategis agar pelaksanaan pembangunan tetap sesuai target. Masalah teknis harus diantisipasi lebih awal,” tegas Abdulloh, pada minggu (30/11/2025).
Menurutnya, proyek fisik yang dibiarkan berjalan tanpa pengawasan ketat berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari keterlambatan pekerjaan hingga penurunan kualitas bangunan. Oleh karena itu, Komisi III meminta seluruh kontraktor disiplin menjalankan kewajiban sesuai kontrak yang telah disepakati.
“Kontrak harus dipatuhi. Kepatuhan terhadap jadwal merupakan tanggung jawab penyedia jasa,” ujarnya.
Selain soal ketepatan waktu, Abdulloh menekankan pentingnya mekanisme pembayaran berbasis progres fisik yang dapat diverifikasi di lapangan. Ia menegaskan tidak boleh ada pencairan anggaran tanpa bukti nyata pekerjaan yang telah dilaksanakan.
Skema ini dinilai penting untuk menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran sekaligus mendorong kontraktor menjaga mutu pekerjaan. Komisi III juga tidak ingin laporan kemajuan proyek hanya bersifat administratif tanpa didukung kondisi riil di lapangan.
Sebagai langkah lanjutan, DPRD Kaltim melalui Komisi III menyiapkan agenda monitoring rutin ke sejumlah lokasi proyek. Para anggota dewan akan turun langsung memastikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
“Dengan turun langsung, kami bisa memastikan program pembangunan tidak molor dan mencegah penumpukan pekerjaan menjelang akhir tahun,” tutupnya. []
Penulis: Hariyadi | Penyunting: Agus Riyanto
