Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
ADVERTORIAL – Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Tahun Anggaran 2026 memasuki tahap yang semakin krusial. Dalam Rapat Paripurna Ke-46, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim kembali menyoroti pentingnya penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta perlunya pengawasan ketat terhadap efektivitas penggunaan anggaran. Rapat yang berlangsung di ruang paripurna Kantor DPRD Kaltim, Sabtu (29/11/2025), menghadirkan jajaran pimpinan DPRD, anggota seluruh fraksi, serta perwakilan pemerintah daerah.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, yang memberikan tanggapan seusai rapat, menilai bahwa penjelasan pemerintah mengenai kondisi fiskal daerah perlu ditindaklanjuti dengan langkah nyata untuk menjaga stabilitas belanja daerah. Menurutnya, efisiensi anggaran harus dilakukan secara bijak agar tidak mengganggu aktivitas ekonomi dan pelayanan publik.
“Kalau TPP dipangkas, pasti ada dampaknya. Jangan sampai pemangkasan itu berpengaruh pada perekonomian Kalimantan Timur, baik makro maupun mikro,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kondisi fiskal Kaltim saat ini memerlukan strategi yang lebih terukur. Salah satu fokus utama adalah peningkatan serapan anggaran yang selama ini sering menjadi catatan. Ananda menyebut, kinerja serapan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada tahun anggaran sebelumnya belum menunjukkan hasil optimal.
“Belanja, serapan, dan realisasi pendapatan OPD harus lebih maksimal. Tahun 2025 saja serapan anggaran belum mencapai 70 persen, sementara realisasi pendapatan masih di angka 60 persen. Ini menjadi pembelajaran agar PAD dan penyerapan anggaran lebih optimal,” katanya.
Ananda juga menyoroti struktur APBD 2026 yang mencapai Rp15,1 triliun, namun masih didominasi oleh pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Minimnya kontribusi PAD dinilai menjadi persoalan yang terus berulang dari tahun ke tahun.
“Anggaran kita sebagian besar dari pusat, sementara PAD masih belum optimal. Ke depan harus lebih disesuaikan dan dimaksimalkan,” jelasnya.
Salah satu sumber PAD yang dinilai memiliki potensi besar adalah pemanfaatan alur Sungai Mahakam. Ananda menilai aktivitas perdagangan dan logistik di jalur sungai tersebut belum memberikan kontribusi yang sebanding dengan nilai ekonominya.
“PAD kita memang cukup tinggi dibanding provinsi lain, tapi menurut saya belum efektif. Sungai Mahakam setiap hari dilewati ratusan kapal dengan komoditas bernilai triliunan. Seharusnya Kaltim bisa mendapatkan lebih banyak dari situ,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa DPRD telah menggelar rapat dengan KSOP, Pelindo, dan sejumlah pihak terkait untuk membuka ruang optimalisasi pendapatan dari sektor tersebut. Menurutnya, pengelolaan Sungai Mahakam yang lebih modern dan terukur mampu memberikan dampak signifikan bagi pendapatan daerah.
“Kami sudah rapat dengan KSOP, Pelindo, dan pihak terkait agar potensi alur Sungai Mahakam bisa dimaksimalkan. Dengan aset sebesar itu, seharusnya PAD Kaltim bisa lebih besar. Harusnya semua bisa gratis sekolah, gratis berobat, dan infrastruktur tidak ada kekurangan,” pungkasnya.
Melalui penajaman kebijakan fiskal, DPRD Kaltim berharap pembahasan APBD 2026 dapat menghasilkan keputusan yang tidak hanya realistis, tetapi juga mampu memperkuat pelayanan publik dan mendorong kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh wilayah Kalimantan Timur. []
Penulis: Hariyadi | Penyunting: Agus Riyanto
