Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
ADVERTORIAL – Proyeksi kenaikan produksi padi di Kalimantan Timur pada 2025 disambut positif, namun DPRD Kaltim mengingatkan agar angka tersebut tidak dijadikan tolok ukur tunggal keberhasilan sektor pertanian. Lonjakan produksi, menurut DPRD, justru harus dibaca sebagai momentum untuk membenahi persoalan mendasar pertanian di Bumi Etam.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menilai ketahanan pangan tidak cukup ditopang oleh proyeksi produksi semata. Ia menekankan pentingnya penataan lahan pertanian yang berbasis data dan kajian teknis agar kebijakan pengembangan pertanian tidak keliru sasaran.
“Potensinya besar, tapi tidak semuanya siap produksi. Pemerintah daerah harus melakukan pemetaan detail untuk menentukan mana lahan yang benar-benar layak ditanami,” ujarnya, Rabu (26/11/2025).
Menurut Ananda, wilayah seperti Paser, Kutai Kartanegara, dan Kutai Timur memiliki potensi lahan pertanian yang luas. Namun, tidak seluruh lahan tersebut berada dalam kondisi ideal untuk mendukung peningkatan produktivitas padi. Tanpa pemetaan yang komprehensif, pembukaan lahan justru berisiko menimbulkan inefisiensi anggaran dan hasil yang tidak optimal.
Ia menambahkan, pemetaan lahan perlu diikuti dengan pengujian kesuburan tanah agar pengembangan kawasan pertanian benar-benar berdampak.
“Setelah pemetaan, jangan lupa uji kesuburan tanah. Jangan membuka lahan yang ternyata tidak mendukung produktivitas,” katanya.
Selain persoalan teknis lahan, Ananda juga menyoroti tantangan sumber daya manusia di sektor pertanian. Rendahnya minat generasi muda untuk menjadi petani dinilai dapat menghambat transformasi pertanian modern yang berbasis teknologi dan inovasi.
“Kita butuh petani yang siap dengan teknologi. Tapi minat anak muda masih rendah. Ini harus segera direspons pemerintah,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.
Ia menilai regenerasi petani menjadi kunci keberlanjutan sektor pertanian di Kaltim. Tanpa keterlibatan generasi muda, upaya modernisasi alat pertanian, peningkatan produktivitas, serta adaptasi terhadap perubahan iklim akan sulit diwujudkan.
Karena itu, DPRD Kaltim mendorong pemerintah daerah merancang kebijakan yang lebih progresif, mulai dari penyediaan akses permodalan, pelatihan, hingga penciptaan ekosistem pertanian yang menjanjikan secara ekonomi.
“Kalau pertanian Kaltim ingin maju, SDM-nya harus disiapkan. Pemerintah perlu komitmen kuat membangun petani yang adaptif dan terdidik,” ujarnya. []
Penulis: Hariyadi | Penyunting: Agus Riyanto
