Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
ADVERTORIAL — Pembenahan sektor pelayaran di Sungai Mahakam kembali menjadi perhatian utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) setelah berbagai persoalan pengelolaan aset daerah terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPRD Kaltim di Gedung E, Rabu (26/11/2025). Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh terus-menerus kehilangan peluang pendapatan besar dari aktivitas pelayaran yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD melakukan evaluasi terhadap alur pelayaran Sungai Mahakam yang selama ini menjadi jalur utama pergerakan logistik dan komoditas batu bara. Selain mengulas pengelolaan jembatan yang berada di atas alur sungai, pembahasan juga mencakup mekanisme pemanduan kapal serta praktik ship to ship (STS) di Muara Berau dan Muara Jawa. Aktivitas besar tersebut dinilai memiliki potensi ekonomi signifikan namun kontribusinya bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih minim.
Hasanuddin menguraikan bahwa sebagian besar jembatan di Kaltim belum dikelola secara profesional oleh pemerintah daerah. “Kaltim memiliki hampir 10 jembatan yang membutuhkan asistensi dan pemanduan. Namun hingga kini baru Jembatan Mahakam yang dikelola resmi. Sembilan lainnya masih ditangani pihak swasta atau ormas. Padahal ini aset daerah yang seharusnya memberi kontribusi bagi PAD,” ujarnya.
Ia menekankan perlunya pola pengelolaan yang lebih modern dan akuntabel. Menurutnya, Perusahaan Daerah (Perusda) harus menjadi ujung tombak dalam kerja sama dengan pelaku usaha maupun operator pelabuhan seperti Pelindo. “Kami mendorong agar semua kontrak pengelolaan dilakukan lewat Perusda. Dengan begitu, kerja sama bisa lebih terarah dan daerah memperoleh manfaat langsung,” katanya.
Besarnya potensi yang hilang turut diungkap dalam pertemuan tersebut. “Di Muara Berau, setiap bulan ada sekitar 150 vessel melakukan kegiatan STS. Jika satu vessel rata-rata membawa 75 ribu ton dengan nilai Rp1 juta per ton, potensi mencapai tujuh hingga delapan triliun per bulan. Namun daerah tidak mendapat Rp1 pun dari kegiatan itu,” tegasnya.
Situasi tersebut dinilai tidak adil bagi daerah, terlebih aktivitas itu berada dalam wilayah kewenangan provinsi. “Batu bara tumpah, terjadi kecelakaan, tapi daerah tidak memperoleh apa-apa. Karena itu kami mendorong regulator dan otoritas terkait agar Perusda dilibatkan sehingga PAD bisa meningkat,” jelas Hasanuddin.
Ia menambahkan bahwa aset yang dibangun dengan dana publik harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Pengelolaan Sungai Mahakam yang lebih terstruktur diyakini mampu menciptakan sumber pendapatan baru sekaligus meningkatkan keselamatan pelayaran. “Jembatan dan alur sungai adalah aset yang dibangun dengan dana daerah. Wajar jika pengelolaannya harus memberi manfaat bagi daerah, bukan hanya untuk swasta atau ormas. Dengan pengawasan yang baik, sektor ini bisa menjadi sumber PAD yang signifikan,” pungkasnya.
DPRD Kaltim berharap pemerintah provinsi segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut melalui langkah strategis dan koordinasi lintas lembaga. Optimalisasi Sungai Mahakam diharapkan tidak hanya memperkuat fungsi sebagai jalur transportasi, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi baru bagi masyarakat Kaltim. []
Penulis: Hariyadi | Penyunting: Agus Riyanto
