Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
GRESIK DESA NUSANTARA Sejak mulai dialokasikan pada 2015, Dana Desa menjadi salah satu kebijakan fiskal yang paling berpengaruh dalam sejarah pembangunan Indonesia. Kehadirannya mengubah cara negara memandang desa, bukan lagi sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai unit ekonomi yang memiliki daya gerak tersendiri. Ketika anggaran miliaran rupiah ditransfer langsung ke setiap desa, muncul pertanyaan penting: apakah dana sebesar ini benar-benar menggerakkan ekonomi lokal, atau sekadar menjadi bagian dari rutinitas belanja pemerintah? Di berbagai wilayah Indonesia, jawaban yang muncul menunjukkan bahwa Dana Desa telah menciptakan efek berlapis, sebuah ripple effect fiskal yang membuat aktivitas ekonomi di desa bergerak lebih dinamis.
Di banyak desa, pembangunan jalan lingkungan, penguatan BUMDes, dan kegiatan padat karya menjadi titik awal dari perputaran ekonomi. Ketika pembangunan dimulai, permintaan terhadap bahan bangunan meningkat. Tenaga kerja lokal terserap, dan usaha seperti warung, jasa angkutan, hingga toko bangunan memperoleh kenaikan pendapatan. Aktivitas ini menciptakan lingkaran ekonomi kecil yang menyebar dari satu sektor ke sektor lainnya. Walaupun skala dampaknya berbeda di tiap desa, pola riak ekonomi ini begitu jelas terlihat di daerah yang mampu memaksimalkan perencanaan dan pengawasan anggarannya.
Para peneliti yang menaruh perhatian pada kebijakan fiskal mengamati pergerakan ini melalui berbagai sudut pandang. Salah satu pengamat ekonomi terkemuka yang kerap dikaitkan dengan dinamika fiskal dan pembangunan lokal adalah Budy P. Resosudarmo, ekonom Indonesia dari Australian National University. Meskipun tidak meneliti Dana Desa secara spesifik dalam setiap karyanya, pendekatannya tentang pembangunan wilayah dan efek fiskal lokal memberikan landasan penting untuk memahami bagaimana belanja desa dapat menimbulkan multiplier ekonomi bagi masyarakat yang selama ini jauh dari pusat pertumbuhan.
Analisis empiris dari berbagai studi memperkuat gambaran tersebut. Penelitian Rr Shinta Dewi Harimurti dari Universitas Muhammadiyah Malang menunjukkan bahwa Dana Desa, bersama indikator seperti Indeks Pembangunan Manusia dan jumlah penduduk miskin, secara simultan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Penelitian lain oleh Akhmad Akbar Supriyadi dari Universitas Gadjah Mada menemukan bahwa kabupaten/kota penerima Dana Desa mengalami penurunan kemiskinan lebih baik dibanding daerah yang tidak menerima dana tersebut. Efeknya memang tidak besar per tahun, namun konsisten dan menunjukkan pola yang dapat dipertanggungjawabkan.
Di beberapa provinsi, dampaknya tampak lebih langsung. Jawa Tengah menjadi salah satu wilayah yang menunjukkan hubungan antara peningkatan Dana Desa dan turunnya tingkat kemiskinan kabupaten. Penelitian di Riau juga menunjukkan pola serupa, di mana Dana Desa menjadi salah satu variabel yang berpengaruh pada penurunan jumlah penduduk miskin. Bahkan di beberapa kabupaten dengan basis pertanian kuat, Dana Desa ikut mempercepat modernisasi kegiatan produktif, mulai dari perbaikan irigasi, akses jalan tani, hingga penyediaan sarana pascapanen.
Efek riak yang muncul tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik. BUMDes menjadi cerita lain yang sering muncul dalam diskusi mengenai Dana Desa. Melalui penyertaan modal dari desa, banyak BUMDes berkembang menjadi entitas ekonomi yang mampu menggerakkan usaha warga. Di sejumlah tempat, BUMDes mengelola pasar desa, unit air bersih, pengolahan sampah, hingga wisata berbasis alam. Ketika unit-unit ini berkembang, desa bukan hanya menambah pendapatan asli desa, tetapi juga memperluas peluang ekonomi bagi warganya. Riak fiskal dari Dana Desa, dalam kasus BUMDes, menjadi riak yang lebih stabil karena membentuk aktivitas ekonomi yang berlangsung tidak hanya satu tahun anggaran, tetapi berkelanjutan.
Walaupun demikian, realitas di lapangan tidak selalu menunjukkan cerita keberhasilan yang sama. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa perbedaan kapasitas aparatur desa membuat dampak Dana Desa bervariasi. Ada desa yang mampu merencanakan anggaran secara produktif, sementara desa lain masih terjebak pada belanja berulang yang tidak memberi dampak ekonomi panjang. Kapasitas administrasi dan kualitas perencanaan menjadi faktor utama yang menentukan apakah Dana Desa benar-benar dapat mendorong pertumbuhan.
Di Jawa Barat, misalnya, data menunjukkan bahwa Dana Desa menurunkan disparitas pendapatan dan kemiskinan, tetapi masih banyak desa yang belum merasakan dampak penuh akibat lemahnya koordinasi dan minimnya kapasitas teknis. Di wilayah luar Jawa, sebagian studi menunjukkan hasil yang tidak konsisten, menandakan bahwa faktor geografis dan kapasitas institusi desa memainkan peran besar dalam keberhasilan pemanfaatan anggaran.
Regulasi yang mengatur Dana Desa sebenarnya sudah memberikan ruang yang cukup besar untuk inovasi desa, terutama melalui mekanisme musyawarah desa yang memberi kewenangan masyarakat terlibat dalam menentukan prioritas pembangunan. Namun, tantangan utama berada pada implementasi: bagaimana musyawarah benar-benar mencerminkan kebutuhan warga, bukan sekadar formalitas yang mengulang pola belanja dari tahun ke tahun. Pengawasan dan transparansi juga terus menjadi sorotan, terutama di desa dengan tingkat literasi administrasi yang masih sedang berkembang.
Kendati demikian, ada pergeseran penting yang berlangsung beberapa tahun terakhir. Banyak desa kini mulai mengalihkan sebagian anggarannya dari sekadar pembangunan fisik menuju program yang mendorong pemberdayaan dan ekonomi produktif, seperti pelatihan UMKM, digitalisasi desa, pengembangan pariwisata lokal, dan penguatan BUMDes. Pergeseran ini menjadi sinyal bahwa Dana Desa perlahan mulai dilihat bukan hanya sebagai proyek tahunan, tetapi sebagai instrumen pembangunan jangka panjang.
Ketika melihat seluruh dinamika tersebut, efek riak fiskal dari Dana Desa terlihat sebagai hasil dari interaksi kebijakan, kapasitas desa, dan kebutuhan ekonomi warga. Di desa yang mampu mengelola anggaran secara terbuka dan partisipatif, riak ekonomi yang dihasilkan cenderung kuat dan menyebar lebih luas. Sebaliknya, di desa yang masih bergantung pada pola lama atau memiliki kapasitas sangat terbatas, riak tersebut melemah atau bahkan tidak terlihat.
Namun arah kebijakan ini tidak salah. Desentralisasi fiskal melalui Dana Desa menjadi langkah besar dalam mendorong pembangunan dari pinggiran. Jika ke depan desa semakin diperkuat dengan pendampingan teknis, peningkatan kualitas aparatur, serta regulasi yang mendorong inovasi ekonomi, maka efek riak fiskal yang selama ini muncul dapat berubah menjadi gelombang pertumbuhan yang lebih besar dan lebih merata.
Dana Desa bukan hanya menjadi aliran dana menuju wilayah yang sebelumnya terpinggirkan, tetapi juga fondasi bagi tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru. Dari desa ke kecamatan, dari kecamatan ke kabupaten, riak itu terus menyebar dan perlahan membentuk lingkaran pertumbuhan yang semakin nyata. Dalam banyak kasus, desa kini tak lagi menjadi bagian yang menunggu pertumbuhan, tetapi bagian yang ikut menyumbang pertumbuhan itu sendiri.
Konten ini telah tayang di desa merdeka dengan judul Peran Dana Desa Menggerakkan Ripple Effect Ekonomi Desa – Desa Merdeka , Klik untuk baca peran-dana-desa-menggerakkan ripple effect ekonomi desa
Penulis: *Lucky Akbar*
penyunting: *alfian bakri”
