KLUNGKUNG DESA NUSANTARA Pemerintah Kabupaten Klungkung menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Bupati Klungkung, Tjokorda Gde Surya Putra, saat membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa yang digelar di Balai Budaya Ida Dewa Agung Istri Kanya, Rabu (12/11/2025).
Dalam sambutan Bupati Klungkung yang dibacakan oleh Wabup Tjok Surya, disampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut yang menjadikan Kabupaten Klungkung sebagai tuan rumah pelaksanaan Workshop Tahun 2025 dari BPKP Perwakilan Provinsi Bali.
“Untuk itu, saya meminta kepada seluruh peserta baik dari Perbekel, Sekretaris Desa, dan Jero Bendesa se-Kabupaten Klungkung agar dapat memanfaatkan kesempatan ini semaksimal mungkin, aktif berdiskusi, dan menyerap wawasan baru dari para narasumber,” ujarnya.
Lebih lanjut, Wabup Tjok Surya menekankan bahwa kegiatan workshop ini menjadi momentum penting untuk meninjau kembali dan mengidentifikasi tantangan pengelolaan keuangan desa, sekaligus mencari solusi terbaik agar tata kelola keuangan di desa semakin baik dan berdaya guna.
“Sekali lagi saya menekankan, bangunlah komunikasi yang baik dan harmonis antara desa dinas dan desa adat. Keberhasilan pembangunan di desa kita sangat bergantung pada kolaborasi yang solid, sehingga tata kelola keuangan di desa semakin baik mendukung terwujudnya desa yang semakin maju, mandiri, dan sejahtera,” imbuhnya.
Sementara itu, Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Desa (ABD), Rustan, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini mengusung tema “Sinergi Pengelolaan Keuangan Desa Dinas dan Desa Adat yang Akuntabel dalam rangka Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.”
Rustan menjelaskan, workshop ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan desa dan pemanfaatan hasil penggunaan dana desa baik di tingkat kabupaten maupun desa. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dan perangkat desa dalam mengelola keuangan secara akuntabel, serta mendorong pembangunan dan pemberdayaan sumber daya manusia di tingkat desa.
Redaksi01-Alfian
Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara