Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
BALIIKPAPAN DESA NUSANTARA Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor menegaskan bahwa desa merupakan entitas hukum yang memiliki kewenangan penuh dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Namun, kewenangan besar tersebut harus diimbangi dengan tanggung jawab tinggi dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
Hal itu disampaikan Mudyat Noor saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi Coretax DJP dan Update Aplikasi Siskeudes R2.0.7 Rilis 2 di Hotel Grand Jatra Balikpapan.
Menurutnya, rata-rata setiap desa di Kabupaten PPU kini mengelola dana publik sekitar Rp6 miliar per tahun. Besarnya anggaran tersebut menuntut peningkatan kapasitas aparatur desa agar mampu melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Jumlah dana yang dikelola desa tentu berbanding lurus dengan tanggung jawab menjaga transparansi dan akuntabilitas. Karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa, khususnya yang menangani keuangan, harus menjadi perhatian serius,” ujar Mudyat Noor.
Bupati menambahkan, saat ini pemerintah desa tengah menghadapi dua agenda penting yang perlu segera disikapi. Pertama, implementasi Coretax Administration System Direktorat Jenderal Pajak (Coretax DJP) yang akan resmi diberlakukan mulai 1 Januari 2025. Kedua, pembaruan Aplikasi Siskeudes ke versi R2.0.7 Rilis 2, yang telah disesuaikan dengan mekanisme deposit pajak berdasarkan sistem Coretax DJP terbaru.
Dalam arahannya, Mudyat Noor menekankan tiga hal penting kepada peserta Bimtek. Pertama, agar mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh dan fokus meningkatkan pemahaman terkait perpajakan serta kewajiban desa. Kedua, menindaklanjuti hasil Bimtek secara disiplin dan menerapkan sistem administrasi perpajakan berbasis Coretax DJP di masing-masing desa. Ketiga, melakukan pembaruan data Siskeudes sesuai versi terbaru agar data keuangan desa terintegrasi dan akurat.
“Mari kita ciptakan kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah dan seluruh desa untuk mewujudkan pengelolaan perpajakan dan keuangan desa yang lebih baik,” tegasnya.
Redaksi01-Alfian
