Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
BANYUWANGI DESA NUSANTARA Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengharapkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat berperan aktif dalam menghadapi tantangan pengurangan dana transfer pusat ke daerah (TKD) yang akan berlaku pada Tahun Anggaran 2026.
“Pengurangan dana transfer pusat ke daerah ini perlu dipahami hingga tingkat desa, dan BPD perlu tahu agar bisa menjelaskan ke masyarakat ketika ada program yang mungkin belum berjalan optimal,” kata Ipuk di Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat.
Menurutnya, BPD memiliki posisi strategis sebagai wakil masyarakat desa yang memahami kebutuhan dan persoalan di wilayahnya. Oleh karena itu, BPD diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah desa, tetapi juga menjadi bagian dari solusi dalam menghadapi perubahan kebijakan fiskal nasional.
Ipuk menambahkan, anggota BPD merupakan tokoh masyarakat yang berpengaruh di lingkungannya. Dengan kapasitas tersebut, mereka memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait kebijakan pemerintah yang berdampak langsung pada penyelenggaraan program di tingkat desa.
Langkah ini diharapkan dapat menjaga stabilitas sosial dan efektivitas pemerintahan desa, meskipun terjadi pengurangan alokasi dana dari pusat. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dengan BPD agar kebijakan pembangunan tetap berjalan sesuai rencana dan kebutuhan masyarakat.
Redaksi01-Alfian
