Pemerintah terus mendorong hilirisasi produk hutan rakyat sebagai strategi ganda untuk memperkuat ekonomi desa sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Melalui Kementerian Kehutanan dengan dukungan Komisi IV DPR RI, langkah ini dipandang sebagai upaya transformatif untuk mengoptimalkan program perhutanan sosial secara berkelanjutan.
Alih-alih hanya menjadikan masyarakat desa sebagai penjaga kawasan hutan, hilirisasi menjadikan mereka aktor utama dalam rantai ekonomi, dari produksi hingga distribusi produk bernilai tambah.
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Kehutanan, Indra Explotasia, menilai bahwa minimnya fasilitas pengolahan menjadi penghambat utama dalam pengembangan kelompok tani hutan (KTH).Menurutnya, perubahan dari penjualan bahan mentah ke produk jadi bukan sekadar urusan teknis, melainkan langkah konkret yang dapat membuka peluang usaha dan memperkuat posisi ekonomi masyarakat lokal. Namun, ia juga menyoroti adanya kesenjangan sumber daya manusia dalam program ini.
Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah tengah meningkatkan rekrutmen dan pelatihan tenaga penyuluh baru demi memperkuat pendampingan langsung di lapangan.
Peran penyuluh kehutanan kini semakin strategis. Mereka tidak hanya bertugas menjaga hutan dari kerusakan, tetapi juga mendorong masyarakat untuk beralih dari praktik ilegal ke kegiatan ekonomi legal dan produktif. Indra menekankan bahwa penyuluh harus mampu menjadi agen perubahan, bukan sekadar pengawas lapangan.
Dengan pendekatan ini, pemerintah berharap kegiatan konservasi tidak lagi dipandang sebagai beban, tetapi sebagai investasi sosial-ekonomi yang mampu memberikan manfaat nyata dalam jangka panjang.
Redaksi01-Alfian