BOGOR DESA NUSANTARA Pemerintah Kabupaten Bogor terus memperkuat komitmennya dalam mempercepat pembangunan desa. Bupati Bogor Rudy Susmanto memimpin rapat persamaan persepsi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Akselerasi Pembangunan Perdesaan di Ruang Rapat Bupati Bogor.
Rapat tersebut dihadiri sejumlah pejabat daerah, di antaranya Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Kepala Bappedalitbang, Kepala DPKPP, Kepala BKPSDM, Plt Kepala DLH, perwakilan Inspektorat, serta Ketua dan anggota Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bogor.
Dalam arahannya, Rudy menyampaikan bahwa penyusunan Perbup dilakukan secara kolaboratif dengan berbagai pihak, termasuk perwakilan 40 DPK Apdesi se-Kabupaten Bogor. Tujuannya, agar regulasi yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat desa.
“Perbup ini bukan hanya untuk tahun berjalan, melainkan untuk tahun 2025 dan seterusnya. Prioritas utamanya tetap pada pembangunan infrastruktur desa,” ujar Rudy.
Meski demikian, ia menambahkan bahwa rancangan peraturan tersebut juga memberi ruang bagi program non-infrastruktur, seperti program satu desa satu sarjana setiap tahun, pengelolaan sampah, pemberdayaan UMKM, serta dukungan terhadap kegiatan sosial dan keagamaan di tingkat desa.
Lebih lanjut, Rudy mengungkapkan adanya rencana peningkatan plafon bantuan keuangan desa dari maksimal Rp1 miliar menjadi Rp1,5 miliar per desa per tahun. Komposisi antara kegiatan infrastruktur dan non-infrastruktur, menurutnya, masih akan diformulasikan bersama seluruh pemangku kepentingan.
“Kita ingin perbup ini benar-benar aplikatif dan sesuai kebutuhan. Karena itu, masukan dari kepala desa dan jajaran Apdesi sangat penting. Jangan sampai ada aturan yang justru melampaui kewenangan atau bertentangan dengan regulasi di atasnya,” tegas Rudy dikutip Sabtu (04/10/2025).
Bupati Bogor juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah desa dalam mempercepat pembangunan daerah. Ia menilai, desa merupakan ujung tombak pelayanan publik karena berhadapan langsung dengan masyarakat.
“Kalau kita ingin percepatan pembangunan, maka kuncinya ada pada pemerintah desa, RT, RW, dan para kepala desa. Dukungan dari mereka sangat penting agar pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia bisa berjalan optimal,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Apdesi Kabupaten Bogor, Abdul Azis Anwar, memberikan apresiasi kepada Bupati Bogor yang telah membuka ruang dialog dan melibatkan langsung kepala desa dalam perumusan arah anggaran desa tahun 2026.
“Bapak Bupati kita, Bapak Rudy Susmanto, sudah memberikan peluang bagi para kepala desa untuk menindaklanjuti anggaran 2026. Ini sebuah terobosan baru. Saya sudah dua periode menjadi kepala desa, baru kali ini anggaran desa benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa. Kami beri apresiasi setinggi-tingginya untuk Bapak Bupati,” ungkap Abdul Azis.
Langkah ini menandai babak baru dalam sinergi antara pemerintah daerah dan desa untuk mewujudkan pembangunan yang lebih partisipatif, terarah, dan berkelanjutan.
Redaksi01-Alfian