Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
BLITAR DESA NUSANTARA – upaya  memperkuat perlindungan bagi calon pekerja migran Indonesia (PMI) terus digencarkan. Puluhan kepala desa dari tujuh kecamatan di wilayah Blitar Selatan mengikuti forum edukasi khusus mengenai sistem pengaduan dan klaim jaminan sosial bagi PMI. Kegiatan ini menandai pentingnya peran pemerintah desa dalam menekan potensi risiko sosial yang dihadapi warganya yang bekerja di luar negeri.
Forum yang dihadiri langsung oleh perwakilan dari Kementerian Perlindungan Imigran Indonesia dan BPJS Ketenagakerjaan ini menjadi ruang interaktif bagi para kepala desa untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi warganya, sekaligus menggali solusi berbasis praktik terbaik dari daerah lain.
Kepala desa dinilai memiliki posisi strategis sebagai penghubung langsung antara negara dan masyarakat, terutama dalam hal pendampingan terhadap calon pekerja migran. Wilayah Blitar Selatan sendiri disebut sebagai salah satu kantong pengirim PMI terbesar di Kabupaten Blitar, sehingga intervensi edukatif di level desa menjadi langkah penting.
Salah satu narasumber dalam kegiatan ini menyatakan bahwa perubahan status Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menjadi kementerian merupakan bukti komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan dan perlindungan bagi para pekerja migran. Namun, keberhasilan kebijakan tersebut membutuhkan peran aktif dari semua lapisan, termasuk pemerintah desa.
“Jangan sampai desa hanya jadi tempat administratif, tetapi harus jadi bagian dari sistem perlindungan menyeluruh. Edukasi ini penting agar kepala desa tidak hanya paham prosedur, tetapi juga bisa menjadi garda depan advokasi sosial bagi warganya,” ungkapnya.
Diskusi berlangsung terbuka. Beberapa kepala desa menyampaikan kasus-kasus yang pernah terjadi, mulai dari PMI yang berangkat tanpa dokumen lengkap, hingga keluarga yang kesulitan mencairkan klaim jaminan sosial setelah terjadi kecelakaan kerja di luar negeri.
Pihak kementerian merespons positif dengan memberikan simulasi solusi, serta membuka ruang komunikasi langsung antara pemerintah desa dan lembaga terkait. Model pendekatan yang lebih responsif dan kolaboratif ini diharapkan bisa direplikasi secara berkala di daerah-daerah lainnya.
Kegiatan ini menjadi penegas bahwa desa bukan hanya menjadi lokasi pemberangkatan PMI, tetapi juga harus dilibatkan secara penuh dalam mekanisme perlindungan menyeluruh—mulai dari tahap pemberangkatan hingga pemulangan dan jaminan pascakegiatan.
Redaksi01-Alfian
