Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
JOMBANG DESA NUSANTARA- Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Jombang menggelar audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang. Mereka menyuarakan sejumlah aspirasi strategis terkait penguatan regulasi dan peningkatan kesejahteraan anggota BPD.
Pertemuan tersebut menjadi cermin kegelisahan dari ratusan anggota BPD yang merasa kurang dilibatkan secara struktural dan belum mendapatkan hak yang sepadan dengan beban kerja dan tanggung jawabnya di pemerintahan desa.
Dalam audiensi tersebut, Ketua PABPDSI Jombang, Abdul Wachid, menyampaikan bahwa tunjangan BPD tidak pernah mengalami penyesuaian sejak tiga tahun terakhir. Padahal, menurutnya, peran BPD dalam pengawasan dan penyaluran aspirasi masyarakat desa semakin kompleks dan penting.Ia juga menyoroti belum jelasnya jaminan kesehatan (BPJS Kesehatan) bagi anggota BPD, meskipun secara nasional, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa telah memberikan pengakuan masa jabatan dan penguatan kelembagaan.
Audiensi ini bukan hanya soal tuntutan ekonomi, melainkan bagian dari upaya memperjelas posisi strategis BPD sebagai mitra pemerintahan desa. Dalam banyak kasus, ketidakjelasan peran dan kewenangan menyebabkan ketegangan antar lembaga desa.
Di sisi lain, DPRD Jombang menyatakan akan mengkaji tuntutan tersebut secara komprehensif. Komisi terkait menyebut pentingnya penguatan kelembagaan desa agar roda pemerintahan berjalan selaras dan harmonis.
Langkah PABPDSI ini menegaskan bahwa isu desa bukan lagi sekadar urusan lokal, tetapi bagian dari penguatan demokrasi akar rumput. Pemerintah daerah diharapkan segera merespons secara konkret dengan regulasi yang akomodatif dan berpihak.
Redaksi01-Alfian
