Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
PEMERINTAH Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan keseriusan dalam membangun kesadaran hukum di tingkat desa dan kelurahan. Hal itu terlihat saat Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menerima audiensi Kepala Divisi Perancang Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) Kanwil Kemenkum Sumsel, Hendrik Pagiling, bersama sepuluh kepala desa/lurah terpilih sebagai peserta Peacemaker Justice Award (PJA) 2025, pada Jumat (22/08/2025).
Ajang PJA 2025 akan berlangsung di Jakarta pada Senin–Kamis (01–04/09/2025). Sumsel tercatat sebagai satu-satunya provinsi dengan jumlah peserta terbanyak, yakni 10 orang perwakilan dari sepuluh kabupaten/kota: Banyuasin, Empat Lawang, Lahat, Musi Banyuasin, Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Lubuk Linggau, Palembang, Muara Enim, dan Ogan Komering Ilir (OKI).
Dalam audiensi tersebut, Kepala Desa Tebat Agung, Muara Enim, H. Riswandi, mewakili peserta menyampaikan bahwa koordinasi dengan pemerintah provinsi penting untuk memperkuat persiapan. “Kami memohon arahan langsung dari Bapak Gubernur agar langkah-langkah menuju PJA 2025 lebih matang,” ujarnya.
Gubernur Herman Deru menyambut baik kehadiran para peserta dan memberikan dukungan penuh. Ia optimistis Sumsel bisa masuk jajaran lima besar nasional.
“Kita harus semangat karena Sumsel menjadi satu-satunya provinsi dengan peserta terbanyak. Saya yakin kita bisa membawa pulang hasil terbaik. Aspek pengetahuan, artikulasi, gerak tubuh, hingga kemampuan memberi solusi adalah kunci utama,” tegas Deru.
Menurutnya, keberhasilan peserta tidak hanya menjadi prestasi individu, tetapi juga akan memberi kebanggaan dan rasa tenteram bagi masyarakat. “Ada rasa aman tersendiri ketika lurah atau kepala desa memahami hukum dan mampu menjadi penengah dalam persoalan masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Kadiv PPPH Kanwil Kemenkum Sumsel, Hendrik Pagiling, menegaskan pihaknya terus mendampingi peserta agar tampil maksimal di tingkat nasional. “Dukungan Pak Gubernur memberi energi tambahan. Kami ingin memastikan mereka siap, bukan hanya dari sisi pengetahuan hukum, tapi juga mental bertanding,” jelasnya.
Kakanwil Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian, menekankan bahwa PJA bukan sekadar kontestasi, melainkan sarana membentuk paralegal di desa/kelurahan. “Kami berharap peserta Sumsel mampu menunjukkan kualitas terbaik, sehingga membawa nama baik daerah sekaligus memperkuat peran desa dalam memberikan keadilan bagi warganya,” tandasnya.
Redaksi01-alfian
