Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
DISKUSI terkait Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Tulungagung kembali mengemuka. Para perangkat desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) mengusulkan kenaikan persentase ADD dari 10 persen menjadi 13 persen. Usulan ini didorong oleh kebutuhan desa dalam meningkatkan pelayanan publik dan menjalankan program-program pembangunan yang dinilai belum maksimal dengan porsi anggaran saat ini.
Sejumlah kepala desa menilai, dengan ADD yang hanya 10 persen, banyak program di tingkat desa terhambat, mulai dari urusan pelayanan administratif, pemberdayaan masyarakat, hingga perawatan infrastruktur dasar.
Menanggapi hal itu, Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak menutup mata terhadap aspirasi desa. Namun, ia mengingatkan bahwa kebijakan fiskal harus tetap memperhatikan kemampuan anggaran daerah secara menyeluruh.
“Usulan ini akan kami sikapi secara bijak. Prinsipnya, kami memahami kebutuhan desa, tapi tetap harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah,” ujar Gatut Sunu Wibowo pada Jumat (22/08/2025).
Menurutnya, keseimbangan fiskal menjadi kunci. Jika ADD dinaikkan tanpa perhitungan matang, dikhawatirkan akan berdampak pada pos anggaran lain yang juga penting, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur kabupaten.
Meski demikian, Gatut menyebutkan bahwa pemerintah daerah membuka ruang dialog lanjutan dengan APDESI untuk mencari formula terbaik. Ia menekankan pentingnya kolaborasi agar pembangunan desa tidak hanya bergantung pada ADD, melainkan juga didukung oleh inovasi desa, optimalisasi pendapatan asli desa (PADes), serta sinergi program lintas sektor.
“Yang terpenting adalah transparansi dan akuntabilitas. Kami ingin setiap rupiah yang digulirkan untuk desa benar-benar memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Redaksi01-alfian
