PEMERINTAH Kabupaten Tulungagung melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menginisiasi kunjungan pembelajaran sekaligus penyelenggaraan Musyawarah Desa (Musdes) yang dihadiri berbagai elemen masyarakat. Kehadiran kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pendamping desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, kader PKK, perwakilan pemuda, hingga unsur kecamatan menunjukkan semangat partisipatif dalam proses pembangunan desa.
Musdes kali ini menjadi momentum penting dalam merumuskan arah pembangunan desa tahun 2026. Agenda utama difokuskan pada evaluasi program yang telah berjalan serta penjaringan aspirasi warga untuk menentukan kegiatan prioritas.
Sejumlah usulan mencuat dalam forum, mulai dari pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan layanan kesehatan, penguatan sektor pertanian dan UMKM, hingga program pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal. Semua masukan tersebut dicatat secara resmi untuk dirangkum ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2026.
Kepala DPMD Tulungagung menyebutkan, proses partisipatif ini adalah cerminan demokrasi desa yang sehat. “Kami ingin pembangunan desa benar-benar lahir dari aspirasi masyarakat, bukan hanya program top-down. Dengan Musdes, semua suara didengar dan dipertimbangkan,” ujarnya.
Dokumen RKPDes yang dihasilkan dari Musdes ini diharapkan menjadi pedoman strategis dalam menyusun arah pembangunan desa yang lebih terukur, transparan, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Musdes juga menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah desa, BPD, dan warga merupakan kunci keberhasilan pembangunan yang inklusif. Dengan demikian, hasil yang dicapai bukan hanya pembangunan fisik, melainkan juga peningkatan kualitas hidup masyarakat desa secara berkelanjutan.
Redaksi01-alfian