PROGRAM Koperasi Desa Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih yang diresmikan pada Senin (21/07/2025) kini menghadapi ujian terbesarnya. Memasuki fase operasional, sebanyak 80.180 koperasi di seluruh Indonesia dituntut segera aktif memberikan pelayanan bagi masyarakat.
Salah satu tonggak terbarunya tercatat pada Selasa (12/08/2025), ketika Kementerian Koperasi dan UKM menyerahkan surat keterangan badan hukum kepada Kopdeskel Merah Putih di Nabire, Papua Tengah. Langkah ini menandai semakin luasnya jangkauan program hingga ke wilayah timur Indonesia.
Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, mengungkapkan bahwa fase operasional ini memerlukan koordinasi lintas sektor. “Aktivasi koperasi ini penuh tantangan dan memerlukan kerja sama dengan berbagai kementerian, terutama Kementerian BUMN, Himbara, dan perusahaan-perusahaan BUMN yang memproduksi serta mendistribusikan kebutuhan pokok seperti Bulog, ID Food, Pupuk Indonesia, dan Pertamina,” ujarnya saat berkunjung ke kantor Nusantara TV di NT Tower Pulomas, Jakarta, Rabu (13/08/2025).
Kedatangan Budi Arie disambut hangat oleh Presiden Komisaris NT Corp Nurdin Tampubolon, Presiden Direktur Nusantara TV Don Bosco Selamun, Direktur Nusantara TV Randy Tampubolon, jajaran direksi Dimpos Tampubolon dan Tommy William Tampubolon, serta Pemimpin Redaksi Nusantara TV Abraham Silaban.
Menkop menargetkan seluruh koperasi sudah aktif melayani masyarakat sebelum akhir Oktober. Harapannya, Kopdeskel Merah Putih dapat menjadi motor penggerak ekonomi rakyat yang berdampak langsung pada kesejahteraan dan kemandirian desa.
“Tidak boleh ada daerah yang tertinggal. Program ini dirancang agar manfaatnya bisa dirasakan merata, dengan dampak sosial yang nyata dan kelayakan usaha yang terukur,” tegas Budi Arie.
Selain memperkuat jaringan distribusi, Kementerian Koperasi terus membangun kapasitas SDM pengelola, mengintegrasikan sistem berbasis digital untuk operasional, serta memastikan pembiayaan berjalan efektif. Langkah-langkah ini diharapkan menjadi pondasi keberhasilan koperasi sebagai ujung tombak ekonomi kerakyatan.
Redaksi01-alfian