PEMERINTAH Kabupaten melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) terus mendorong transformasi ekonomi desa melalui program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Hingga Juli 2025, lebih dari 80 ribu KDMP telah terbentuk dan diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Program strategis ini dirancang untuk memperkuat perekonomian desa, meningkatkan kesejahteraan, serta mendorong pembangunan yang merata. Kehadiran KDMP diharapkan mampu memotong rantai distribusi, menekan harga kebutuhan pokok, meningkatkan nilai tukar petani, membuka hingga dua juta lapangan kerja baru, serta memperluas partisipasi perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas dalam kegiatan ekonomi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan dukungan penuh pemerintah pusat terhadap program ini. Melalui akun Instagram resminya, @smindrawati, di Jakarta, Senin (11/08/2025), ia menyebut KDMP sebagai salah satu program prioritas nasional yang akan berlanjut pada 2026.Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menambahkan, keberhasilan KDMP sangat bergantung pada perencanaan matang dan optimalisasi pembiayaan. Ia mendorong agar koperasi desa dapat memanfaatkan skema pembiayaan dari Bank Himbara, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025.
Skema pembiayaan tersebut memberikan ruang bagi koperasi untuk mengembangkan berbagai lini usaha yang relevan dengan potensi lokal. Dengan sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan BUMN, KDMP diyakini mampu menjadi katalis pemerataan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan ketahanan ekonomi desa.
Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah membangun ekonomi inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia, di mana desa bukan hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga motor penggerak pertumbuhan nasional.
Redaksi01-alfian