PEMERINTAH Kabupaten melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) bersama Koperasi Komunitas Desa Indonesia (KODE Indonesia) menginisiasi langkah strategis untuk memperkuat pengelolaan koperasi desa melalui program kunjungan pembelajaran lintas daerah. Program yang dinamai eXpeDESA ini resmi dimulai pada Senin (11/08/2025) dan akan berlangsung hingga Rabu (27/08/2025), menjangkau 37 koperasi percontohan yang tersebar di 47 kabupaten/kota di Pulau Jawa.
Suryokoco, perwakilan KODE Indonesia, menyebut ekspedisi ini sebagai bentuk respons terhadap berbagai persoalan yang kerap muncul dalam pengembangan ekonomi desa. “Kami ingin hadir langsung, mendengar keluhan, dan memberikan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” ujarnya dalam wawancara bersama PRO3 RRI Nasional.
Menurutnya, masih banyak koperasi yang dipersepsikan sebatas unit simpan pinjam, padahal peran koperasi jauh lebih luas. “Koperasi bisa menjadi pusat distribusi produk, menjamin ketersediaan barang berkualitas, harga terjangkau, sekaligus menjalin kemitraan dengan perbankan,” tegasnya.
Ekspedisi ini terinspirasi dari forum rutin “Ngobrol Desa” yang kerap menyoroti gap antara kebijakan pusat dan realitas di lapangan. Tantangan seperti perubahan regulasi dana desa, penempatan pegawai P3K, hingga rendahnya literasi pengelolaan koperasi menjadi alasan utama lahirnya program ini.
Setiap kunjungan akan dikemas dalam agenda sambang desa—sebuah forum tatap muka yang menghadirkan kepala desa, pengelola BUMDes, relawan, hingga tokoh inspiratif. Semua cerita, masukan, dan ide akan didokumentasikan untuk kemudian dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah maupun pusat.
Suryokoco berharap eXpeDESA menjadi jembatan yang menyatukan visi pembangunan desa dari hulu ke hilir. “Penguatan literasi ekonomi desa penting tidak hanya untuk masyarakat, tapi juga untuk para pemangku kebijakan agar tidak terjadi kesenjangan pemahaman,” tutupnya.
Program ini mendapat dukungan penuh dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) dan sejumlah organisasi pendamping desa.
Redaksi01-alfian