Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
ADVERTORIAL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap tenaga kerja asing (TKA), khususnya di sektor pertambangan yang menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah. Bagi Pemkab, pengawasan yang efektif hanya dapat dicapai melalui koordinasi lintas sektor yang solid dan berkesinambungan.
Isu strategis ini menjadi pembahasan utama dalam Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Kukar yang digelar di Hotel Grand Fatma, Tenggarong, Selasa (5/8/2025). Forum ini mempertemukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kukar dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Timur. Turut hadir seluruh camat se-Kukar, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan pengawasan keberadaan TKA.
Sekretaris Kesbangpol Kukar, Sutrisno, menegaskan bahwa rapat ini memiliki makna strategis, bukan sekadar agenda rutin. Menurutnya, sinergi antarinstansi menjadi kunci agar setiap informasi yang terkait keberadaan dan aktivitas TKA dapat dihimpun secara akurat.
“Ini kegiatan sangat penting. Banyak perusahaan yang bekerja di Kukar dengan cakupan luas. Harapannya dari rapat ini kita semua mendapatkan informasi yang lebih baik,” ujarnya.
Sutrisno mengungkapkan bahwa tantangan terbesar dalam pengawasan TKA adalah minimnya data valid mengenai jumlah maupun jenis pekerjaan yang mereka jalankan. Kondisi ini memerlukan kerja sama intensif agar informasi yang diperoleh dapat digunakan sebagai pijakan kebijakan pemerintah daerah.
“Dengan semakin seringnya rapat koordinasi seperti ini, kami bisa mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai aktivitas serta jumlah tenaga kerja asing di Kukar,” terangnya.
Berdasarkan informasi awal yang dihimpun para camat, mayoritas TKA di Kukar bekerja pada sektor pertambangan. Sementara itu, sektor perkebunan hanya mempekerjakan sedikit tenaga kerja asing. “Kalau informasi dari teman-teman kecamatan, mayoritas memang di tambang. Untuk sektor perkebunan, tidak terlalu banyak,” jelasnya.
Lebih jauh, Sutrisno menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor ini merupakan bagian dari upaya membangun sistem pelaporan dan pemantauan TKA yang berkelanjutan. Dengan sistem yang baik, setiap aktivitas TKA dapat diawasi secara menyeluruh sehingga potensi pelanggaran ketentuan ketenagakerjaan bisa diminimalisasi sejak dini.
Ia juga menekankan bahwa pengawasan TKA tidak semata-mata demi penegakan hukum, tetapi juga untuk melindungi peluang kerja bagi tenaga lokal. Sektor pertambangan, meski menjadi penyumbang besar pendapatan daerah, juga berpotensi menimbulkan masalah jika pengawasan terhadap pekerja asing tidak dilakukan secara optimal.
“Dengan koordinasi yang baik, kita bisa memastikan bahwa setiap perusahaan mematuhi ketentuan perizinan dan ketenagakerjaan. Ini penting untuk melindungi kepentingan daerah dan memastikan persaingan kerja yang sehat,” tandasnya.
Kesbangpol Kukar berharap hasil rapat ini dapat menjadi landasan lahirnya mekanisme pengawasan TKA yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap dinamika ketenagakerjaan asing. Dengan langkah-langkah konkret dan koordinasi yang berkelanjutan, keberadaan TKA di Kukar diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah tanpa mengurangi kesempatan kerja bagi masyarakat setempat. []
Penulis: Hariyadi | Penyunting: Agus Riyanto
