TAKALAR – Pemerintah Kabupaten Takalar terus mengakselerasi transformasi digital di tingkat desa dengan membuka gelombang ketiga kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa. Kegiatan ini dilaksanakan pada Sabtu malam, 2 Agustus 2025, di Hotel Mercure Makassar, dan secara resmi dibuka oleh Bupati Takalar, Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, MM.
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Takalar dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang modern, adaptif, dan berbasis teknologi digital. Dalam sambutannya, Bupati Firdaus menegaskan bahwa digitalisasi merupakan fondasi penting dalam mendorong percepatan pembangunan di sektor strategis desa, termasuk ekonomi, pendidikan, pertanian, dan koperasi.
“Inisiatif ini telah memasuki fase ketiga, dengan fokus utama pada penerapan platform digital di seluruh desa di Takalar. Tujuannya bukan hanya mempermudah administrasi, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan publik secara menyeluruh,” jelasnya.
Bupati juga menekankan bahwa Pemkab Takalar akan memantau langsung perkembangan setiap desa melalui sistem digital yang menyediakan data secara real-time. Fokus pengawasan diarahkan pada keterlibatan generasi muda, peningkatan mutu pendidikan, serta produktivitas pertanian.
Ia menyampaikan bahwa seluruh pemerintah desa diwajibkan untuk menggunakan sistem pelaporan digital sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program pembangunan. Sistem ini memungkinkan pelacakan kemajuan desa secara akurat, efisien, dan terbuka.
“Sistem ini memungkinkan pelacakan kemajuan desa dilakukan dengan akurat, efisien, dan terbuka. Ini bukan sekadar program teknologi, tapi perubahan cara berpikir dan bekerja,” tegas Bupati Firdaus.
Gelombang ketiga pelatihan ini menjadi bukti keseriusan Pemerintah Kabupaten Takalar dalam menciptakan tata kelola desa yang responsif dan efisien. Kegiatan ini diikuti oleh puluhan perangkat desa yang belum sempat terlibat dalam dua gelombang sebelumnya.
Dengan keberlanjutan program ini, Pemerintah Kabupaten Takalar menargetkan seluruh desa di wilayahnya sudah terhubung dalam sistem pemerintahan digital paling lambat pada akhir tahun 2025. Upaya ini diharapkan mampu menciptakan desa-desa yang tak hanya melek teknologi, tetapi juga lebih transparan, cepat tanggap, dan siap bersaing di era digital.
Redaksi03