PEMAJUAN nilai-nilai kebangsaan tak cukup hanya berhenti pada slogan. Anggota Komisi VIII DPR RI Dapil NTB I, Hj. Mahdalena, menegaskan bahwa implementasi Pancasila—khususnya keadilan sosial—harus diwujudkan secara konkret melalui penguatan ekonomi dari tingkat desa.
Pernyataan tersebut disampaikan Mahdalena dalam agenda Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yang digelar di Kelurahan Bali 1, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Di hadapan peserta kegiatan, Mahdalena menekankan bahwa nilai keadilan sosial bukan lagi sekadar prinsip abstrak, melainkan harus menjadi kenyataan hidup masyarakat Indonesia, terutama di desa.
Menurut Mahdalena, langkah konkret Presiden Prabowo Subianto yang membangun Indonesia dari desa adalah perwujudan nyata dari prinsip keadilan sosial yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Hal ini juga sejalan dengan berbagai kebijakan pemerintah pusat yang mulai mengalirkan sumber daya ke desa melalui program bantuan langsung, revitalisasi koperasi, dan penguatan ekonomi desa.
“Sekarang keadilan itu beranjak dari desa. Tidak lagi bersifat sentralistik. Saya melihat, pembangunan memang dimulai dari akar, dari desa, tempat kehidupan nyata rakyat berlangsung,” tutur Mahdalena.
Ia juga menyoroti program Koperasi Desa Merah Putih sebagai salah satu instrumen yang memperkuat ekonomi rakyat secara gotong royong. Baginya, penguatan ekonomi desa bukan hanya soal pengentasan kemiskinan, melainkan fondasi penting dalam menjaga keutuhan bangsa.
Sejalan dengan semangat tersebut, Pemerintah Kabupaten Dompu melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) juga tengah menginisiasi kunjungan pembelajaran pengembangan desa, sebagai strategi mendorong pertukaran praktik terbaik pembangunan antardesa.
Bagi Mahdalena, nilai-nilai kebangsaan seperti Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika tidak bisa berdiri sendiri. Ia menyebutnya sebagai ekosistem ideologis yang harus tumbuh bersama kehidupan rakyat.
Redaksi01-Alfian