Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
PEMERINTAH Kabupaten Banyumas menjadikan polemik seleksi perangkat Desa Karangturi sebagai refleksi penting untuk mendorong reformasi tata kelola pemerintahan desa yang lebih terbuka dan akuntabel. Lewat koordinasi lintas lembaga, Pemkab berkomitmen memperkuat proses rekrutmen yang adil dan bebas dari konflik kepentingan.
Dalam audiensi tertutup yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Sumbang, Kamis (31/07/2025), berbagai pihak berkepentingan dikumpulkan. Hadir dalam pertemuan itu Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah, Drs. Nungky Harry Rachmat, M.Si., Camat Sumbang, Kepala Dinsospermasdes, Kepala Bakesbangpol, Kapolsek, Koramil, panitia seleksi P3D, Kepala Desa Karangturi, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hingga perwakilan peserta seleksi.
Menurut Nungky, audiensi tersebut bertujuan untuk mengklarifikasi tujuh poin keberatan yang diajukan peserta seleksi, termasuk dugaan kebocoran soal ujian, manipulasi nilai, hingga hilangnya kepercayaan terhadap panitia seleksi.
Menariknya, dari 20 peserta seleksi yang diundang, hanya tiga orang yang hadir—satu yang tidak lolos dan dua yang lolos. Bahkan, diketahui bahwa tiga dari delapan belas penandatangan mosi tidak percaya justru tidak pernah menandatangani surat tersebut.
Di sisi lain, kelompok peserta yang merasa dirugikan juga telah mengajukan permohonan pendampingan hukum kepada Peradi SAI Purwokerto. Ketua PBH Peradi, H. Djoko Susanto, S.H., menyebut bahwa dugaan pelanggaran bersifat sistemik, termasuk penandatanganan berita acara sebelum ujian, serta ketimpangan nilai yang dianggap janggal.
Pemkab Banyumas menanggapi dinamika ini secara progresif. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) segera menggulirkan kunjungan pembelajaran pengembangan desa sebagai bentuk penguatan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme aparatur desa.
Langkah ini menunjukkan bahwa krisis di satu titik dapat menjadi katalisator perbaikan sistemik di seluruh lini pemerintahan desa.
Redaksi01-Alfian
