PEMERINTAH Provinsi Nusa Tenggara Timur kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat ekonomi berbasis desa. Melalui pengukuhan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Forum BUMDes Indonesia Provinsi NTT periode 2025–2030, Gubernur Melki Laka Lena mengajak seluruh pengelola BUMDes untuk bergerak lebih strategis, adaptif, dan berbasis potensi lokal.
Acara pengukuhan yang digelar di Aula Hotel Sasando, Kupang, menjadi titik awal konsolidasi kelembagaan dan program pemberdayaan ekonomi desa secara menyeluruh. Dalam sambutannya, Gubernur Melki menekankan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bukan sekadar lembaga ekonomi, melainkan alat kedaulatan ekonomi masyarakat desa.
Dalam arahannya, Gubernur juga menyoroti pentingnya spesialisasi BUMDes berdasarkan potensi unggulan desa. Menurutnya, langkah ini akan memudahkan dalam menyusun strategi bisnis yang fokus dan berdampak nyata. Ia mendorong agar praktik terbaik dari BUMDes-BUMDes sukses direplikasi sebagai pembelajaran lintas wilayah.
“Setiap desa harus berani menjadi pusat produksi: entah itu garam, kopi, tenun, atau budidaya laut. Tidak bisa semua desa seragam, harus fokus sesuai kekuatannya masing-masing,” jelasnya.
Langkah penguatan BUMDes ini mendapat dukungan konkret dari Pemerintah Kabupaten, melalui inisiatif Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) yang menginisiasi kunjungan pembelajaran pengembangan desa. Kegiatan ini bertujuan mempertemukan pengelola desa dari berbagai kabupaten dengan praktik-praktik terbaik dalam tata kelola BUMDes dan potensi ekonomi desa lainnya.
Kepala DPMD menyampaikan bahwa kunjungan ini bukan sekadar seremoni, tetapi bagian dari transfer knowledge dan pembangunan kapasitas SDM desa yang selama ini menjadi tantangan dalam pengelolaan BUMDes.