PALANGKA RAYA – Permasalahan keterbatasan akses listrik di desa-desa terpencil kembali menjadi sorotan Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Lohing Mefuab Simon. Ia menekankan bahwa pemerataan jaringan listrik harus menjadi prioritas utama pemerintah provinsi bersama PT PLN, mengingat listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus penopang pembangunan di berbagai sektor.
“Listrik bukan hanya soal penerangan, tetapi juga berpengaruh pada pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kualitas hidup warga. Karena itu, percepatan pembangunan jaringan listrik di desa-desa terpencil harus segera dilakukan,” ujar Lohing, Rabu (30/7/2025).
Menurutnya, masih banyak desa di Kalteng yang mengandalkan genset atau bahkan belum teraliri listrik sama sekali. Kondisi ini terutama terjadi di wilayah pedalaman yang sulit diakses, sehingga memperlebar ketimpangan pembangunan antara daerah perkotaan dan pedesaan.
DPRD Kalteng mendesak agar Pemerintah Provinsi dan PLN segera mempercepat program listrik desa. Hal ini bisa dilakukan melalui pembangunan jaringan konvensional maupun dengan memanfaatkan energi terbarukan seperti tenaga surya dan mikrohidro yang dinilai lebih sesuai dengan kondisi geografis wilayah Kalimantan Tengah.
“Energi terbarukan bisa menjadi solusi di daerah yang sulit dijangkau jaringan PLN. Kita perlu mendorong pemanfaatan teknologi yang efektif untuk menjawab persoalan ini,” tambahnya.
Selain penguatan infrastruktur, Lohing juga menyoroti pentingnya pembinaan kepada masyarakat desa agar mereka mampu mengelola fasilitas listrik yang telah dibangun secara berkelanjutan, termasuk dalam hal pemeliharaan jaringan.
“Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan fasilitas sangat penting agar pembangunan listrik tidak hanya berhenti di pembangunan fisik, tetapi benar-benar dimanfaatkan optimal,” tegasnya.
DPRD berharap, dengan adanya pemerataan listrik hingga ke desa-desa terpencil, akan terjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat di pedalaman. Hal ini diharapkan dapat membuka peluang usaha baru, meningkatkan mutu pendidikan dan layanan kesehatan, serta memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat desa.
“Pemerintah harus melihat ini sebagai investasi jangka panjang. Ketika desa-desa memiliki akses listrik, otomatis perekonomian dan kualitas SDM akan meningkat,” pungkasnya.
Redaksi03