Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
JAKARTA – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyatakan keyakinannya bahwa cita-cita Indonesia Emas 2045 akan lebih mudah tercapai melalui kolaborasi lintas sektor dalam membangun desa.
“Kalau kita kepung secara bersama-sama dengan komitmen yang kuat, saya meyakini Indonesia Emas 2045 itu, insya Allah, mungkin akan lebih cepat kita capai,” kata Yandri saat menyampaikan sambutan dalam kegiatan penandatanganan nota kesepahaman di Kantor Kemendes PDT, Jakarta, Rabu (23/7).
Nota kesepahaman tersebut terkait dengan aksi dan kolaborasi lintas sektor untuk mendukung akselerasi program Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mewujudkan Astacita Keenam, yaitu pembangunan dari desa dan dari bawah guna mencapai pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
Yandri menegaskan bahwa desa-desa di Indonesia memiliki potensi besar yang bisa dikembangkan. Namun, menurutnya, pengembangan potensi itu tidak bisa hanya dilakukan oleh kementeriannya semata.
“Pengembangan potensi itu tidak dapat hanya dilakukan oleh Kemendes PDT saja, tetapi memerlukan dukungan dari beragam pihak, mulai dari unsur pemerintah, swasta, pendidikan tinggi, hingga para pemuda,” ujarnya.
Sejalan dengan itu, Kemendes PDT terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak untuk menjangkau seluruh desa di Indonesia, termasuk desa-desa yang ada di wilayah terpencil. Upaya tersebut dilakukan untuk memberdayakan desa secara maksimal.
Yandri menjelaskan bahwa hingga saat ini pihaknya telah menandatangani 48 nota kesepahaman atau MoU, yang terdiri atas 28 nota dengan kementerian/lembaga lainnya.
“Kami sudah menandatangani 48 MoU, 28 di antaranya dari kementerian,” ucap Yandri.
Pada kesempatan tersebut, Kemendes PDT kembali menandatangani sekitar 20 nota kesepahaman dengan sejumlah pihak seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Pemuda Muhammadiyah, PT Pos Indonesia, dan Forum CSR.
Ia menyebut, kerja sama dengan BPS misalnya, bertujuan memperoleh data potensi desa yang akurat. Data ini penting untuk menyusun program, kebijakan, dan perencanaan anggaran yang tepat sasaran.
“Ujungnya ini adalah untuk kesejahteraan. Ujungnya adalah pemberantasan kemiskinan. Ujungnya adalah pertumbuhan ekonomi dari desa,” ucap mantan Wakil Ketua MPR RI itu.
Redaksi03
