Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
KABUPATEN Sampang, Provinsi Jawa Timur, menjadi sorotan nasional setelah data alokasi Dana Desa (DD) tahun anggaran 2025 menunjukkan ketimpangan distribusi yang signifikan antarwilayah. Dari total anggaran sebesar Rp2,214 triliun, sebanyak 180 desa menerima dana dengan nilai yang sangat beragam—dari yang terbesar mencapai miliaran rupiah hingga yang terkecil di bawah angka rata-rata nasional.
Data yang diperoleh dari laman resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa 23 desa tercatat sebagai penerima tertinggi dan terendah dari alokasi Dana Desa tersebut. Situasi ini memicu pembahasan lebih lanjut tentang keadilan fiskal, kebutuhan desa, serta efektivitas pemanfaatan dana.
Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa, yang turut menginisiasi kunjungan pembelajaran pengembangan potensi desa ke Sampang, disparitas ini dapat menjadi bahan evaluasi kolektif. “Anggaran besar bukan jaminan keberhasilan, dan anggaran kecil bukan alasan untuk stagnan. Kuncinya ada pada tata kelola yang transparan dan partisipatif,” ujarnya.
Kunjungan yang difasilitasi oleh DPMD Kabupaten Sumbawa ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi lintas wilayah dalam memanfaatkan Dana Desa secara efektif dan berkelanjutan. Desa-desa di Sampang dinilai memiliki potensi lokal yang dapat dikembangkan secara inklusif, meskipun menghadapi tantangan pemerataan sumber daya.
DPMD Sumbawa juga mengapresiasi inisiatif keterbukaan data Dana Desa yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan. Menurut mereka, keterbukaan ini memungkinkan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mengawal realisasi anggaran dan memastikan bahwa setiap rupiah benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat desa.
Pemerintah Kabupaten Sampang sendiri tengah merumuskan strategi pembinaan dan pengawasan yang lebih intensif terhadap desa-desa penerima dana besar, sembari memperkuat kapasitas desa penerima anggaran kecil agar tetap mampu menjalankan program pemberdayaan masyarakat secara optimal.
Redaksi01-Alfian
