Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
UPAYA memperkuat sistem tata kelola desa berbasis keadilan sosial dan penyelesaian sengketa berbasis musyawarah mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Sumbawa menginisiasi kunjungan pembelajaran yang menyasar praktik-praktik baik (best practice) di berbagai wilayah, salah satunya Provinsi Bali yang tengah melaksanakan penilaian Peacemaker Justice Award (PJA) Tahun 2025.
Peacemaker Justice Award adalah bentuk apresiasi bagi kepala desa dan lurah yang mampu menerapkan prinsip keadilan restoratif dan penyelesaian konflik secara partisipatif di tengah masyarakat. Pada Senin (14/07/2025), sebanyak 45 desa dan kelurahan di Bali mengikuti Penilaian Aktualisasi PJA di Ruang Dharmawangsa, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali.
Kegiatan ini menghadirkan sejumlah pihak strategis seperti Plt. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Bali, I Wayan Redana, dan panitia seleksi dari lintas institusi termasuk Dinas PMD Provinsi Bali, Pengadilan Tinggi Denpasar, serta Biro Hukum Setda Provinsi Bali.
Mengamati gelaran tersebut, DPMD Sumbawa melihat peluang untuk membawa model serupa ke dalam pengembangan potensi desa di wilayahnya, khususnya dalam aspek mediasi adat, pemberdayaan hukum masyarakat desa, serta penguatan peran kepala desa dalam menciptakan harmoni sosial.
Inisiasi kunjungan pembelajaran ini diharapkan mampu memperluas cakrawala desa-desa di Sumbawa, tidak hanya dalam hal pengembangan ekonomi lokal, tetapi juga dalam membangun desa sebagai ruang damai (peace village) yang menjunjung tinggi nilai hukum, adat, dan keadilan sosial.
Langkah strategis ini menjadi bagian dari orientasi baru DPMD Sumbawa dalam menyelaraskan potensi lokal dengan praktik terbaik nasional untuk membentuk desa yang mandiri, responsif, dan berkelanjutan.
Redaksi01-Alfian
