Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendorong pelibatan seluruh elemen usaha di tingkat desa dalam penyiapan proyek perumahan nasional. Hal ini mencakup Koperasi Desa Merah Putih, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), hingga pelaku usaha lokal lainnya.
Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, Imran, menyampaikan bahwa seluruh potensi usaha di desa diharapkan turut serta dalam proses pembangunan perumahan, khususnya program bantuan dan rumah subsidi yang dirancang untuk menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah.
“Terkait dengan masalah pelibatan tentunya dalam penyiapan perumahan pada tingkat desa, seluruh elemen juga pasti kita harapkan terlibat. Jadi apakah itu koperasi, apakah itu BUMDes ataupun usaha lain pada tingkat desa itu kita harapkan bisa terlibat,” ujar Imran di Jakarta, Jumat (12/7/2025).
Ia menambahkan bahwa proyek perumahan memiliki efek domino pada perekonomian dengan menggerakkan lebih dari 185 sektor turunan. Oleh karena itu, keterlibatan usaha desa dinilai strategis untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi lokal.
“Jadi kita harapkan itu semua bisa terlibat apalagi untuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini berlaku untuk seluruh Indonesia. Dan masing-masing desa itu juga punya kemampuan yang berbeda dan sangat memungkinkan usaha-usaha di desa juga mengambil peran untuk itu,” katanya.
Sementara itu, Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyebutkan dua program unggulan kementerian pada tahun 2026 yakni Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Pembangunan Rumah Subsidi. Keduanya menjadi bagian dari target nasional Program 3 Juta Rumah.
Ia menegaskan bahwa BSPS merupakan langkah konkret pemerintah dalam menjawab persoalan rumah tidak layak huni. Program tersebut juga diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran dan menjaga daya beli masyarakat.
“Program BSPS sangat penting untuk mengentaskan backlog 26 juta rumah tidak layak huni di Indonesia,” jelasnya. Ia juga menyebutkan bahwa program rumah subsidi akan mencakup pembangunan 500.000 unit untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan dukungan KPR Sejahtera melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Kementerian PKP berharap, melalui pelibatan aktif masyarakat desa dan keberpihakan program perumahan kepada golongan menengah ke bawah, pembangunan nasional menjadi lebih merata dan berkeadilan.
Redaksi03
